Jalan KH Ahmad Dahlan No. 9 Sibolga 22536 E-mail : ski_cakra@yahoo.co.

Sabtu, 06 Agustus 2011

EDISI I AGUSTUS 2011 HALAMAN EDUKASI


KASIHAN ....
SMKN 1 BARUS UTARA TAK MILIKI JARINGAN LISTRIK

BARUS UTARA | CAKRA
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Barus Utara terletak di Pangasean Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara kondisinya sangat memperihatinkan, pasalnya semenjak sekolah tersebut berdiri sampai sekarang sekolah tersebut belum dilengkapi dengan jaringan listrik PLN bahkan jalan menuju kesana masih berlapis tanah campur batu, keadaan yang cukup menyedihkan untuk ukuran sekolah negeri.

Hal ini diungkapkan KUPT Kecamatan Barus Utara R. Situmorang di ruang kerjanya kepada SKI CAKRA baru baru ini. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam kita harus mengakui bahwa Peningkatan sarana dan prasarana di SMKN 1 Barus Utara sudah masuk stadium darurat dan perlu diperhatikan khusus. Banyak hal yang tak layak berlaku disana, padahal sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah dimaksud wajib mendapat perhatian yang ektra.

Kisah sedih yang menjadi bagian dari SMKN 1 Barus Utara lumayan berlipat, lihat saja para guru dengan segala kendala yang harus mereka tempuh setiap harinya, para pendidik yang berkenderaan sepeda motor sering terpaksa meninggalkan kenderaannya jauh dari lokasi sekolah. Hal tersebut harus dilakukan sebab jalannya mendaki dan berbatu, apalagi pada saat musim hujan, badan jalan digenangi air dan becek. Jadilah para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa itu berjibaku bersama para anak didiknya mendaki jalanan licin, berlumpur, dan penuh bebatuan, tentu saja itu sangat menganggu bagi mereka. Ganguan itu pula dapat mempengaruhi tingkat kehadiran siswa/i dan tenaga pengajar yang ada.

Tak sampai disitu ternyata, keadaan itu di tambah lagi jaringan listrik PLN yang belum tersedia hingga jaman sudah semodern ini. Padahal, listrik menjadi begitu vital untuk ukuran sekolah, tidak hanya sekedar menertibkan administrasi, penyimpanan file, dan lain lainnya tidak dapat dilakukan dalam hardisk komputer, bagaimana mungkin, hingga kini belum ada komputer tenaga matahari atau tenaga angin yang dijual di Indonesia.

Pengaruh ketiadaan arus listrik itu juga membawa pengaruh yang sangat mengganggu banyak setuasi siswa di sekolah. Seperti pembelajaran TIK misalnya, sekalipun fasilitas Laboratorium Komputer super lengkap tidak akan dapat berjalan optimal, karena tak ada aliran listrik untuk membuatnya jadi hidup, sehingga pada saat pelajaran komputer para siswa harus pergi ke tempat rental komputer yang ada di daerah setempat, bahkan katanya, sekolah tersebut pernah harus menyewa tempat untuk sekedar menuntuskan pelajaran komputer.

Kenapa demikian ?. Yang jelas KUPT Barus Utara R. Situmorang menyatakan, pemasangan jaringan listrik dan perbaikan jalan menuju SMKN 1 Barus Utara sudah dua kali di usulkan pada saat Musrenbang tahun 2010 dan tahun 2011, tetapi kesemuanya hanya berhenti pada pengusulan belaka, hingga kini belum terealisasi sama sekali. Intinya, Kondisi SMKN 1 Barus Utara perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sangat menyedihkan, ternyata di Kabupaten ini masih ada sekolah lanjutan atas yang belum memiliki jarngan listrik.

Hal ini harus jadi sorotan dan wajib menjadi pertimbangan tinggi dari Pemkab Tapanuli Tengah, ada banyak kekhawatiran yang muncul ditengah tengah masyarakat jika kondisi dimaksud terus berlanjut tanpa adanya perbaikan menuju perubahan. Di khawatirkan minat para siswa untuk sekolah disana kian hari bisa semakin berkurang, dan yang paling membuat khawatir tentunya jika kondisi ini dibiarkan terus sekolah ini akan jauh ketinggalan dengan sekolah sejenis yang tersebar cukup merata di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Camat Barus Utara Ir. R. Togap. P. Mahulae yang berhasil diwawancarai SKI CAKRA perihal upaya peningkatan pendidikan di Kecamatan Barus Utara, beliau mengakui masih banyak kekurangan, khusus untuk SMKN 1 Barus Utara perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yaitu perbaikan jalan dan jaringan listrik yang belum tersambung.
Secara umum, kepada SKI CAKRA Camat Barus Utara mengatakan bahwa beliau juga mengharapkan adanya penambahan tenaga pendidik, hal tersebut diperlukan karena masih banyaknya dijumpai tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah sekolah yang ada di Kecamatan Barus Utara, seperti SMKN 1, SMPN 2 dan SMPN 3 Satu Atap di desa Purbatua.

Camat Barus Utara berharap Pemerintah Kab. Tapteng melalui Kepala Dinas Pendidikan Tapteng agar menambah tenaga pengajar (guru) PNS di sekolah yang dimaksud. Sedangkan Sekcam Barus Utara Panjaitan mengingatkan, masih sering di jumpai siswa/i pada waktu jam pelajaran berlangsung murid didik berkeliaran, sehingga perlu upaya dalam pembinaan sekaligus diadakan razia kasih sayang, tenaga baru BP sangat diharapkan demi membingbing siswa/i yang kedapatan berkeliaran.

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini yang serba komputerisasi di kwatirkan sekolah ini akan selalu tertinggal dan terbelakang dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, pendidikan berbasis karakter mulai tahun ajaran 2011/2012 di SMKN1 Barus Utara mungkin tidak akan terwujud. (ndk)


Penyaluran Dana BOS
Wapres: Minggu II Agustus, Dana BOS Tuntas

Sibolga, CAKRA
Bantuan Dana BOS masih menjadi harapan besar bagi sekolah/madrasah yang ada, dan tentu saja hal yang paling ditunggu tentu saja waktu pencairan yang katanya GPL alias gak pake lama. Itu menjadi begitu wajar, karena banyak pos pengeluaran yang harus dibayarkan pihak sekolah/madrasah berasal dari dana BOS, apalagi kalau sekolah/madrasah swasta, pencairan dana BOS dipastikan adalah hal yang paling di idamkan.

Kali ini tampaknya agak lumayan bagus beritanya, Wakil Presiden Boediono menginstruksikan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna menuntaskan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hingga periode triwulan II yang berakhir pada Juni 2011, masih ada 39 kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana BOS. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat kepada para wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/7/2011). "Wakil Presiden memberi batas waktu minggu kedua bulan Agustus 2011, perbaikan mekanisme penyaluran BOS ini harus sudah selesai dirumuskan dan dilaporkan ke Wakil Presiden," kata Yopie.

Terkait penyelesaian dana BOS, pemerintah, sambung Wapres, juga menginstruksikan semua pemerintah kabupaten/kota melakukan perkiraan alokasi anggaran untuk BOS 2012 lebih awal. Pemerintah juga akan merumuskan mekanisme penalti untuk daerah yang terlambat menyalurkan dana BOS. Pasalnya, di samping ada daerah-daerah yang tak disiplin terkait penyaluran dana BOS, ada juga daerah yang bersikap proaktif.

"Sebagai contoh, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, pada Triwulan III-2011 hanya memerlukan waktu satu hari saja untuk mentransfer dana BOS ke sekolah. Dana dari pusat turun pada 6 Juli 2011 dan pada keesokan harinya, 7 Juli 2011, dana BOS sudah ditransfer ke sekolah. Sementara di Kabupaten Wonogiri juga di Provinsi Jawa Tengah, penyaluran dana BOS Triwulan III-2011 sudah selesai pda 12 Juli 2011, enam hari setelah dana dari pusat turun," kata Yopie.

Di kabupaten-kabupaten tersebut, satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengurusi BOS aktif mengambil berbagai langkah insiatif untuk penyaluran dana BOS. Langkah-langkah itu antara lain mengalokasikan anggaran dana BOS pada RAPBD, jauh hari sebelum dana BOS cair. Dengan demikian, penyaluran dana BOS ke sekolah langsung dapat dijalankan begitu dana BOS cair.

Menurut Yopie, pemerintah telah mengidentifikasi penyebab keterlambatan penyaluran dana BOS. "Pertama, pemantauan Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan masih banyak daerah yang belum mengubah tata cara penyaluran dana BOS mengikuti mekanisme baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Yopie. Kedua, sebagian daerah tetap menganggap dana BOS sebagai bagian dari APBD sehingga penyalurannya menunggu pengesahan APBD maupun APBD Perubahan. Akibatnya, penyaluran dana BOS menjadi terlambat. Ketiga, di berbagai daerah kerap terjadi keterlambatan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) oleh bupati atau wali kota.

“Berita itu tentunya cukup bagus didengar, jika memang bisa cair pertengahan Agustus, berarti kegiatan sekolah dan honor kawan kawan dapat dibayar sebelum lebaran”. Demikian salah seorang kepala SD di Sibolga kepada SKI CAKRA. “Sebagai sekolah swasta, kita tentu sangat berharap dana BOS selesai dengan cepat”. Katanya menutup pembicaraan.

Masalah dana BOS bisa jadi masalah kata banyak guru guru kalau pencairannya sampai akhir Agustus. “Banyak guru yang berharap BOS cepat cair, paling tidak sebelum lebaran ini sudah sampai kerekening sekolah”. Kata Guru lain saat berbincang dengan SKI CAKRA di GOR Sibolga Jalan Sudirman Aek Parombunan Rabu (27/7). (Muti)


KATANYA ENAK JADI ORANG MANADO
ANAK PUTUS SEKOLAH AKAN DICARI WALIKOTA

Sibolga, CAKRA
Ada cerita menarik setelah munculnya kepermukaan berita tentang keputusan Wali Kota Manado Vicky Lumentut yang mengeluarkan instruksi kepala 9 Camat dan 87 Lurah yang ada di kota Manado untuk mencari dan mendata semua anak putus sekolah yang telah bekerja. Dan tujuan dari semua data itu adalah untuk mengembalikan mereka yang putus sekolah itu kembali kesekolah sebagai seorang siswa atau siswi.

Ceritanya, Walikota Manado Vicky Lumentut mencanangkan Manado sebagai kota layak anak, maka semua anak yang masih berusia sekolah harus berada di tempat seharusnya tidak boleh bekerja karena mereka harus menerima bekal untuk masa depanya. Dikatakan Lumentut sebagai tulang punggung masa depan bangsa, anak-anak tak boleh dibiarkan bekerja, mereka harus bersekolah dan menikmati kesejahteraan, membiarkannya bekerja di usia sekolah adalah hal yang sama sekali tidak benar.

Lumentut juga mengatakan sejalan dengan upaya menghadirkan Manado sebagai kota layak anak pemerintah tengah mengembangkan rumah pintar supaya bisa merangkul anak-anak jalanan dan putus sekolah untuk diberikan pendidikan non formal yang memungkinkan mereka menikmati sarana pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan.

Dengan upaya ini Lumentut mengatakan pemerintah sangat berharap kiranya Manado bisa menjadi kota layak anak sehingga Manado kota model ekowisata dan misi menjadikannya sebagai kota yang menyenangkan bagi semua orang akan terlaksana. Untuk mendukung program ini Dinas Tenaga Kerja Manado telah melakukan beberapa pelatihan untuk anak-anak usia sekolah yang tak lagi bersekolah supaya bisa kembali ke persekolahan. "Pelatihan ini dilakukan selama sebulan yang diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Manado, disini mereka diberikan pembekalan dan pelatihan mental untuk membuat mereka bisa kembali ke sekolah dan tidak merasa asing di tempat itu," demikian Kepala Dinas Tenaga Kerja Manado, Ubaila Maaruf.

Ubaila Maaruf mengatakan pelatihan tersebut dilakukan untuk menarik para pekerja anak supaya bisa kembali ke tempat dimana seharusnya mereka berada yakni sekolah formal dan ini akan dilakukan setia tahun sebagai program pemerintah pusat dan daerah. Maaruf mengatakan dengan program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini dan menyiapkan generasi muda penerus cita-cita bangsa.

Jika memasang kalimat tersebut sebagai bahan pertimbangan, ukuran kota Sibolga yang kecil mungil tidaklah susah mencari dan mendata mereka yang tidak lagi berada di bangku sekolah saat usia masih kategori siswa. Tidak juga susah mengembalikan mereka kembali ke bangku sekolah mengingat jumlah sekolah yang ada di negeri berbilang kaum ini masuk dalam kata cukup mampu menampung.

“Jika Pak Wali mau mengadopsi tindakan Walikota Manado itu, saya pikir cukup bagus Bang, kita tahu. Kalau di kota kita ini banyak anak putus sekolah”. Kata Pak Sihotang, seorang guru di MTs Swasta yang ada di Kota Sibolga. “Mereka putus sekolah dengan berbagai macam alasan yang ada, tapi katanya paling banyak karena alasan ekonomi”. Kata Pak Sihotang kepada SKI CAKRA baru baru ini.

Terlepas benar atau tidaknya itu semua, apa yang dilakukan Walikota Manado patut ditiru oleh Walikota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk. Mendata dan mengembalikan anak anak putus sekolah itu kembali ke sekolah amat sangat bagus bila dapat dilaksanakan dengan baik. Itu semua tentu saja akan mendatangkan nilai yang sangat positif kedepannya. Apapun alasan yang disampaikan, apapun masalah yang harus dihadapi, yang pasti, mengembalikan anak anak itu kembali ke sekolah adalah hal yang patut menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan mengingat potensi anak putus sekolah cukup besar di Sibolga.

Belakangan ini memang kencang berhembus adanya rencana Pemko Sibolga ingin membangun rumah singgah, satu wacana yang sudah bergulir sejak lama, namun belum terealisasi hingga kini. Bercermin dari apa yang dilakukan Walikota Manado, Kota Sibolga juga pantas untuk menjadikannya program penting sebagai upaya menjadikan kota sibolga tidak banyak dihuni oleh anak anak putus sekolah. Dan mendirikan rumah singgah adalah salah satu solusi yang terbaik. (SDP)


Anggaran
Mendiknas Usul Dana Pendidikan Tambah Rp 11,7 T

Sibolga, CAKRA
Anggaran yang diperuntukkan bagi dunia pendidikan lagi lagi bertambah, dan angka pertambahannya cukup signifikan. Dan tentu saja hal ini diharapkan dapat menambah kemampuan lembaga pendidikan dalam upaya lebih mencerdaskan anak bangsa.

Bertambahnya anggaran dana itu berasal dari Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh yang mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan tambahan dana pendidikan sebesar Rp 11,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011. Hal itu dikatakan Nuh seusai rapat mengenai penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/7/2011). "Persisnya Rp.11,762 triliun, jangan dikurangi," ujar Nuh.

Menurut Muhammad Nuh, tambahan dana itu akan digunakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seperti tambahan beasiswa untuk masyarakat miskin. "Beasiswa ya, saat ini terdapat 1,08 juta siswa. 2,5 persen yang putus sekolah dan 3,3 juta lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang tidak bisa melanjutkan. Oleh karena itu yang kebanyakan persoalan ekonomi kita kasih beasiswa. beasiswa 2,5 juta SD tambahannya 627 miliar," kata Mendiknas.

Berita tentang hal dimaksud setidaknya mampu mendatangkan kegembiraan bagi banyak kalangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Bukan hanya sekolah sebagai pengelola, tapi juga masyarakat sebagai pengguna.

“Mudah mudahan itu tidak hanya sebatas usulan, tapi jelas jelas terjadi dan mampu memberikan nilai plus di pendidikan kita”. Itu kata Pak Pasaribu, orang tua wali murid yang ngaku anaknya yang sedang bersekolah ada 5 orang. “Seperti saya, bantuan bantuan seperti itu sangat bermakna Bu”. Kata Pasaribu kepada Kru SKI CAKRA.

Pasaribu mengakui, bantun beasiswa bagi kalangan orang tua nyaris seperti mendapat rezeki bagus dan membantu keluarga keluar dari lubang kesulitan ekonomi. Seperti Pasaribu yang punya 5 anak yang sedang bersekolah, anak pertamanya kelas XII SMK, kedua kelas X SMA, ketiga Kelas VIII SMP, keempat kelas VI SD, dan sibungsu duduk dikelas IV SD. Bisa dibayangkan memang, bagaimana besaran dana yang harus disiapkan Pak Pasaribu setiap harinya, betapa sulitnya beliau jika dibanding dengan kegiatan kesehariannya yang hanya penyedia jasa bongkar muat. (Muti)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar