SOROT

Pendidikan Salah Sambung

Oleh : Maruli P Simanjuntak (Koorlip SKI CAKRA)

Marilah buka bukaan, blak-blakan, jujur dan obyektif dalam menelaah dan atau mengangkat fenomena dunia pendidikan di tanah tumpah darah kita yang hanya satu ini. Kelihatan jelas dari tahun yang satu hingga nyambung ke tahun berikutnya terus saja dihiasi warna warni yang menggauli info miring or bengkok, mulai dari issu biaya yang mahal nyaris tak terjangkau, masalah UN yang mirip sinetron antara cinta dan dusta, proses penerimaan mahasiswa di PTN yang berbau joki, hingga kualitas lulusan yang sangat jauh dari harapan, bak pungguk rindukan bulan, memprihatinkan.
Sibolga Tapanuli Tengah memang betul betul masih Indonesia. Kondisi gumarapus juga menjadi hal biasa yang kadang dipandang begitu sederhana bagi yang mestinya menganggapnya masalah yang tak boleh berjalan tanpa kawalan yang wajib mampu memberikan perlawanan. Segalanya berjalan biasa biasa saja, yang luar biasa justru oknum oknum yang menjadi pengelolanya. Lihat saja, khususnya Tapanuli Tengah. Cerita soal “praktik biologi” langsung yang dikelola guru yang bukan mengajar mata pelajaran biologi bukan lagi hal yang jarang masuk ke gendang telinga, satu demi satu cerita itu berlewatan dan menjadi konsumsi publik.

Lantas, apa dan bagaimana kita sebagai orang Indonesia memberi sikap secara cerdas terhadap semua persoalan persoalan tersebut ?. Apakah hanya berpangku tangan atau sambil menghitung bintang tanpa ada sedikit pun respons walau sekedar mencoba. Yang dikhawatirkan, kita tak ubahnya seperti gerombolan manusia yang sedang tertular anti sosial, tak ada yang dipandang sebagai sebuah masalah sosial, tak ada respons yang datang secara reaktif.

Banang Basaluk (Benang kusut,red) yang menghantui sistem pendidikan nasional kalau diurai akhirnya bermuara pada kekurangmampuan otoritas bidang pendidikan, dalam hal ini pemerintah, khususnya Kementrian Pendidikan Nasional, baik itu yang berada di pusat, maupun yang berkantor di Wilayah dan daerah Kabupaten/Kota, Kok ?, masa bisa. Padahal kalau kita perhatikan Kementrian Pendidikan dihuni oleh banyak orang pintar, S1, S2, dan bahkan ada ratusan profesor dan doktor. Lantas, kemana saja mereka selama ini ? Konsepnya jelas cap jempol, bisa jadi setara dengan konsep negara negara yang sudah mapan semacam Singapura atau Korea Selatan di Asia, sekelas Inggris, Franscis, Jerman, atau Swiss di Eropa, dan bahkan juga mampu menyamai Amerika Serikat. Tapi itu tak lebih dari kondisi dalam data, dalam buku, makalah, dan atau lainnya. Jika yang dibicarakan masalah yang berkenaan dengan kondisi di lapangan, faktanya akan langsung bicara lain, banyak carut marut. Keduanya ibarat bak pinang dibelah kampak, berantakan.

Terdapat banyak kejanggalan dalam dunia pendidikan kita. Coba kita tanya dulu, ngapaian juga bimbingan belajar (Bimbel) menjamur hingga ke pedesaan, kalau mutu didikan di sekolah mampu menjawab keinginan bersama. Tapi, itu tadi, tidak sama sekali. Jelasnya, munculnya Bimbel merupakan indikasi buruknya proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Jikalau cara belajar-mengajar di sekolah cukup baik, Bimbel terang tidak diperlukan. Tapi yang ada bahkan berubah jadi Aneh. Kenapa ?, sebab bukannya memperbaiki sistem, justru sekolahnya yang minta, bahkan kadang pakai proposal segala agar Bimbel mau menggabungkan diri sebagai upaya meningkatkan prestasi siswanya. Atau setidaknya memberikan saran kepada siswa untuk mengikuti Bimbel.

Kok ?. ya, itu memang. Jadi para guru yang terhormat itu, kalau boleh nanya, selama ini ngajar apa saja, kok masih perlu dukungan Bimbel. Hanya saja memang, Logikanya kalau sistem pembelajaran berjalan cukup baik, Bimbel semuanya bakal bangkrut. Pasti bangkrut, karena dari sekolah saja siswa sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup, ngapaian juga masuk Bimbel.

Belum lagi ngomongin Pendidikan Gratis. Ini akan menambah keanehan baru, kalau sekolah swasta masih ngutip SPP, itu sih wajar wajar saja. Kalau ngandalin Dana BOS, guru guru di sekolah swasta bisa makan batu akhirnya. Kepala Sekolah mau gaji pakai apa. Tapi, ini juga menimbulkan gesekan di tengah tengah masyarakat, iklan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat di TV besarnya minta ampun. Ini akhirnya menimbulkan persepsi masyarakat seakan kalau ada kutipan disekolah merupakan pungli sang guru untuk menambah isi kantongnya.

Tapi memang, kalau yang dibicarakan sekolah negeri, ceritanya memang akan lain. Kurang apa coba ?, ada DIPA, ada BOS, siswa kurang mampu ada BSM dari Pusat, ada lagi dari APBD. Tapi toh tetap juga mungut, untuk ini, untuk itu, dan bahkan hanya untuk sekelas beli taplak meja dan lain sebagainya. Lantas, apakah penggunaan DIPA itu haram jika dibelanjakan untuk kepentingan kelas atau siswa ?. apakah hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan kantor saja ?. Ada lagi BOS, tapi kok masih mungut juga untuk kepentingan kegiatan hari besar keagamaan misalnya ?. busyet.

Yang jelas. Jelaskanlah kalau memang sesuatu itu perlu penjelasan, jangan justru malah mendatangkan hal lain yang mengundang kekaburan. Luruskanlah hidupmu, agar kelak jadi lurus pula matimu.

Baca Selengkapnya......

Edisi IV Juli 2011 Halaman Utama

Malu-Maluin Orang Sibolga Aja

SYARFI HUTAURUK NUMPUK UTANG HINGGA KE TARUTUNG

Sok Pesan Ulos Batak tapi Gak Bayar

Sibolga, CAKRA
Kepemimpinan yang dipertontonkan Drs HM Syarfi Hutauruk selama menjabat Walikota Sibolga kembali jadi gunjingan, pasalnya oknum petinggi nomor satu dikota berbilang kaum ini dituding sebagai orang yang tega “memburukkan” nama kampungnya sendiri, dengan dalih menumpuk utang dimana-mana hingga ke kota Tarutung, Sok pesan ulos batak tapi gak ngutang dan gak bayar, malu-maluin orang sibolga aja, ujar warga yang kesal mendengar khabar buruk yang sangat mencoreng nama baik warga sibolga yang kental dengan persabatan, tata krama dan sopan satun itu.

Kronologisnya sangat sepele, bermodalkan keyakinan dengan mengandalkan posisi seorang pejabat, setiap ada pesanan tentu akan dipenuhi oleh orang yang menerima pesanan dan harus disediakan, apalagi yang pesan itu seorang pejabat, alangkah bahagianya yang menerima pesanan, sebab dianggap merupakan suatu rezeki yang langka ditemui, saat itu sebanyak 10 helai ulos batak dipesan dari Tarutung, sialnya yang terima pesanan itu adalah br Hutabarat, seorang pedagang ulos batak yang sekaligus sebagai pemilik pakter tuak dijalan Salib Kasih Desa Hutabarat Tarutung wanita paroh baya inilah yang menerima nasib sial itu walau hingga kini ulos batak pesanan walikota belum dibayar.

Jumat (22/7) di Gedung DPRD Kota Sibolga, Br Hutabarat didampingi seorang rekannya marga Sihombing, dengan mata berkaca-kaca menuturkan nasib sial yang dialaminya, dikatakan bahwa sejak mendapat pesanan ulos batak dari seorang Walikota Sibolga Drs HM.Syarfi Hutauruk, pihaknya sangat senang, gembira dan menganggap sebuah mujijat yang tak pernah terbayangkan, namun alangkah kecewanya hati kami setelah ditunggu-tunggu pembayarannya tidak dibayar hingga dengan susah payah memaksa kami harus datang kesibolga ini, ujarnya.

Br Hutabarat membeberkan pengalaman pahit yang dialami, dikatakan bahwa kejadian ini persis ketika kota sibolga sedang merayakan hari jadi kota Sibolga tahun 2011 yang lalu, walikota datang dengan penampilan yang sangat berwibawa, dengan lagaknya memesan ulos batak yang serba super tapi uang panjar sepeserpun tak ada diberi, walaupun demikian kami percaya dan yakin, ulos pun kami pesan kepada tukang tenun.

Masih menurut Br Hutabarat, jika membayangkan para partonun ( Pembuat Ulos ) saat mengerjakan pesanan, sangatlah tidak pantas seorang walikota gak bayar, ngutang pula alias “Nembak”, sebab para partonun dengan semangat rela lembur hingga larut malam, menyelesaikan pesanan hingga rampung demi mencari sesuap nasi, yang akhirnya jadilah pesanan itu dengan hasil yang memuaskan, buntutnya gara-gara masih ngutang, saya dengan Partonun hampir ribut, walau perang mulut sempat terjadi, namun berkat kebijakan terpaksa harus kututupi, minjam-minjamlah, tandasnya.

Sekedar Informasi, saat br HUtabarat hadir di gedung DPRD Kota Sibolga, keberuntungan masih berpihak kepada Syarfi Hutauruk, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Imran Sebastian Simorangkir dengan bijaksana mengambil keputusan, dengan penuh hati-hati mengajak pedagang ulos berdialog keruangannya, berbagai alasan pun dilakukan untuk meyakinkan agar tidak ribut, andaikan Imran tidak bijak pasti kacau, sebab saat itu pula nota pertanggung jawaban digelar di gedung DPRD Jumat (22/7) sore oleh Walikota Sibolga Drs HM.Syarfi Hutauruk bisa semakin rumit,tidak tertutup kemungkinan Syarfi bakal kena labrak, kena maki bahkan ungkapan parutang busuk pun dipastikan akan terlontar, namanya juga emosi, apapun akan dilakukan karena sudah kecewa dan kesal. (C.111) 

Usai Didesak untuk ditangkap

HENDRA DARMALIUS DITUDING ’ BERENGSEK ’

Sibolga, CAKRA
Gaya ”Preman” yang dipertontonkan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Hendra Darmalius,Api dinilai sangat ”Berengsek”, menjengkelkan, mengecewakan bahkan merugikan pihak CV. Permata Ruben, segala peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi diabaikan dan dicampakkan jauh-jauh pada saat tender TA 2010 tahun lalu, tanpa menyadari bahwa setiap warga negara yang baik harus patuh dan taat kepada hukum serta menghormati hak orang lain merupakan tindakan yang harus diteladani demi tercapainya supermasi hukum yang aman, damai dan tenteram. demikian dikatakan Tim I LSM Cakra Parlindungan Gultom didampingi Y. Nazara dan Yanti br Siagian, Kamis (21/7) dikantor LSM Cakra Jalan KH.A.Dahalan No: 9 Sibolga.

Parlindungan Gultom yang juga merupakan Sekretaris Jenderal DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Sibolga/ Tapteng menyebut bahwa tindakan Hendra Darmalius sangatlah prematur, tidak menunjukkan sosok pejabat yang berpendidikan, tidak menhormati hukum dan sok jago bagaikan ”Preman” sebab sesuai surat yang diatanda tanganinya Nomor: 523/251/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 ditujukan kepada Wakil Direktur CV. Permata Ruben tentang jawaban sanggahan, seluruhnya penuh misteri dan sangat sarat rekayasa.

Buntut permainan kotor yang disajikan oleh Hendra Darmalius yang merubah penawaran yang dimasukkan oleh Wakil Direktur CV.Permata Ruben Daud Sinaga dibuktikan dengan rekayasa nilai penawaran yang sengaja diganti-ganti, artinya tindakan ”Berengsek” seperti ini harus segera diantisipasi dengan cara segera menangkap Hendra Darmalius agar tidak menambah korban lainnya.

Lebih jauh Gultom membeberkan kecurangan yang dilakoni Hendra Darmalius, mulai dari perubahan penawaran yang sudah ditetapkan dalam penawaran CV. Permata Ruben, dari Rp 867.519.000, dirubah saat pengumuman menjadi Rp 868.541.000, celakanya tanpa memkirkan, merasakan resiko yang merugikan pihak CV. Permata Ruben Hendra Darmalius malah berani memilih nilai Rp 874.019.000, sebagai hasil koreksi terakhir dan kecurangan inilah yang membuat CV. Permata Ruben dikalahkan dalam proses tender dan memenangkan CV. Hotma yang sengaja digiring calon wakil walikota kala itu Marudut Situmorang. Jika Hendra diproses, seluruh orang terkait harus masuk, termasuk Hendrik yang menerima sub kontrak, sebab belum selesai sudah dicairkan 100%.

Parahnya, Hendra Darmalius yang disebut sebut sedang dibidik borgol aparat hukum itu masih nekat menambahi ketentuan yang tidak tercantum pada harga kwantitas yang tertuang pada RKS, seperti IMB yang diciptakan sendiri dengan cara mengada ngada, Hendra harus ditangkap, biar jelas persoalannya, ujar Gultom mengakhiri bincang-bincang dengan cakra.

Kadis Kelautan Hendra Darmalius Api, ketika dimintai tanggapannya melalui ponsel mengatakan bahwa tuduhan itu semua bohong, bohong itu semua, ujarnya berkelit.(C.111)

PT. SGSR ‘KANGKANGI’ HAK NORMATIF,

600-AN BURUH MOGOK KERJA

MANDUAMAS ] CAKRA
Sebanyak 600-an Pekerja / Buruh Perusahaan PT.SGSR kebun manduamas kabupaten tapanuli tengah (tapteng) yang dikoordinir organisasi Federasi Konstruksi, Umum Dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI) melakukan aksi mogok kerja. adanya aksi mogok tersebut dilakukan pekerja/buruh merupakan bentuk rasa kecewa mereka terhadap perusahaan kebun sawit itu yang tidak memberikan hak-hak normative yang wajar dan pantas untuk diterima para buruh, maka aksi mogok kerja yang dilakukan buruh tersebut berlangsung mulai sejak Rabu (20/7) sekira pukul.08.00 WIB di kantor besar PT. SGSR Kebun Manduamas.

Adanya aksi mogok kerja yang dilakukan seriakat pekerja/buruh perusahaan sawit sebanyak 600-an itu berdasarkan surat yang telah disampaikan kepada pihak perusahaan sebelumnya yang bernomor : 11/PK FKUI-SBSI/PT.SGSR/VII/2011 tentang hal pemeberitahuan mogok kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Yonto Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.maka pihak Komisariat Federasi Konstruksi, Umum Dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI) PT. SGSR Kebun manduamas Tapteng bersama-sama dengan buruh dan karyawan perusahaan tersebut melaksanakan aksi mogok kerja secara serempak.

Para Pekerja/Buruh dan juga karyawan perusahaan yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri kepada perusahaan itu sudah melarat kian di sengsarakan,karna hak-hak dan aspirasi buruh selama ini telah diabaikan oleh perusahaan,akibat tindakan perusahaan yang tidak manusiawi terhadap buruh selama ini.maka buruh juga sepakat untuk membuka ‘kran’ dan juga Aib perusahaan yang selama ini terkunci rapat oleh oknum-oknum tertentu yang bermental KKN itu memiliki kapasitas penting di dalam perusahaan tersebut.

Selaku Ketua FKUI-SBSI Kabupaten Tapanuli Tengah Drs. Karles Pakpahan saat dikonfirmasi SKI CAKRA Rabu (20/7) sekira pukul 16.00 wib di kompleks Perusahaan PT. SGSR Kebun manduamas menjelaskan,sangat mendukung dan memperjuangkan hak-hak buruh sesuai denganUndang-Undang Ketenagakerjaan.sebelum adanya aksi mogok kerja dilakukan para buruh/pekerja sebelumnya telah menyurati pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tapanuli Tengah dan pihak perusahaan.untuk melaksanakan aksi tersebut.namun.balasan surat tersebut yang sudah di sampaikan satu minggu yang lalu tidak mendapat tanggapan.maka.

Menyikapi persoalan yang ada di tubuh buruh/pekerja PT.SGSR kebun manduamas yang sudah melekat selama ini.maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Tapanuli Tengah Drs.Philips Hutabarat melalui Kabid Disnaker Tapteng Switerman Nainggolan dan rombongannya mengajak buruh untuk diskusi menyampaikan keluhan-keluhan dan juga aspirasi buruh yang dilaksanakan tepatnya Rabu (20/7) sekira pukul 14.30 wib di Aula Kantor Besar PT. SGSR kebun manduamas.
Dalam rangka pertemuan yang di gelar diaula PT. SGSR kebun manduamas Kabid Disnaker tapteng Switerman Nainggolan menjelaskan seklaigus menyampaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap buruh/pekerja.dan memberikan penjelasan tentang pengupahan karyawan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP), dan bisa berdialog secara langsung buruh dengan pihak pemerintah.

Maka Ketua FKUI-SBSI PT. SGSR kebun manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Edowart Sihotang didampingi Sekretarisnya Alinafiah Siregar membeberkan keluhan buruh tentang tuntutan hak-hak Normatif yang sampai saat ini belum ada respon positif dari perusahaan seperti,Pekerja Buruh yang masih berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) yang sudah beberapa tahun dan bahkan ada yang sudah 5 s/d 10-an tahun mengabdi di perusahaan agar di jadikan sebagai Karyawan tetap,Upah atau gaji Buruh yang sangat jauh dari ketentuan Standarisasi Upah Minimum Propinsi (UMP), Sarana Air Bersih, Bonus, Bongkar Muat, Perlengkepan Safety kerja dan lainnya, maka sempat terjadi adu argumentasi antara pihak pekerja/buruh dan juga dari pihak Disnaker Tapteng.

“Kami pekerja/buruh akan tetap mengadakan aksi mogok kerja guna menuntut hak-hak normative kepada perusahaan.maka pihak buruh mengharapkan agar pemerintah bisa sebagai Mediator guna memberikan solusi permasalahan yang dihadapi para kaum kiri saat ini.karna didalam pertemuan tersebut buruh juga berasumsi bahwa pihak Disnaker tapteng diduga tidak berpihak terhadap persoalan dan kepentingan pekerja/buruh yang ada didalam perusahaan sawit selama ini.seraya kaum kiri tersebut memberikan suara teriakan menggema yang membuat pihak Disnaker sempat kalang kabut menghadapi suara buruh tersebut maka para buruh bergegas meninggalkan pertemuan tersebut tanpa ada keputusan yang membuahkan hasil positif terhadan nasib buruh perkebunan sawit itu.

Tutrut hadir dalam pertemuan diaula kanto besar PT,SGSR kebun manduamas yakni. pihak Kapolsek Manmduamas AKP. TR. Gea, Danposramil Kecamatan Manduamas Peltu RO.Barasa, Nagori Siregar mewakili Camat Manduamas, Manager Rayon I Ir. Muzianto, Manager Rayon II Hp. Simanullang, Askep Umum B. Sihotang, KTU PT SGSR Kebun manduamas, rombongan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah dan para buruh perusahaan PT. SGSR kebun Manduamas.(CM.01)

Anak Purnawirawan Polri bikin malu

DITUDING ‘PANAKKO BOSI’

Pandan, CAKRA
Walau sudah santai menerima gaji buta, namun kepuasan itu masih juga belum menjanjikan keseriusan kerja buat kebahagiaan Naek Samosir, adik ipar mantan Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing yang juga merupakan anak purnawirawan polri ini, dituding sebagai “ Panakko Bosi “ ( “Pencuri Besi “ ), selain doyan gaul sama para pengangguran alias pemalas kerja dan selalu hidup hura-hura, pria yang tergolong ganteng ini belum juga menyadari betapa susahnya hidup saat sebelum abang iparnya menjabat sebagai Bupati Tapteng, kesengsaraan yang pernah dialami drastis lupa, lupa segalanya membuat dirinya jadi bahan gunjingan, aparat hukum pun terpaksa harus membidik kasus penjualan besi tua milik asset Pemkab Tapteng ini hingga diproses alias nunggu P. 21, para teman dekatnya dituding sebagai dalang semua persoalan, disebut-sebut dapat rezeki dikit aja Naek Samosir langsung teler, mabok bersama rekan-rekannya dan lupa segalanya.

Siapa tidak kenal dengan nama Naek Samosir ? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban ini tentu akan menciptakan ribuan pertanyaan susulan, kala itu, walau masih baru diangkat jadi PNS, iparnya Tuani Tobing juga masih memberi keistimewaan khusus, terbukti oknum PNS ini masih disekolahkan hingga mencapai titel S1, parahnya biaya pendidikan semuanya ditanggung oleh uang keringat rakyat alias ditampung di APBD, jika demikian harusnya sosok PNS yang disekolahkan melalui tetesan keringat rakyat tapteng ini seharusnya mampu sebagai panutan, tauladan dan sebagai contoh yang arif dan bijaksana, bukan malah memilih “ Berengsek” mirip seseorang yang mengalami stress berat.
Amatan Tim 5 LSM Cakra Edianto Simatupang didampingi Ketua Harian Maruli P. Simanjuntak kasus ini sudah sering disiarkan diberbagai media cetak terbitan lokal, namun segala pemberitaan masih dianggap sebagai angin lalu, tidak berbobot dan tidak mengarah kepada jangkauan hukum, duit yang ngatur segalanya, pikirnya, akibatnya LSM Cakra pimpinan Edianto Simatupang sudah mempersiapkan berbagai bukti permulaan yang cukup guna menyeret anak purnawirawan polri itu ke kursi pesakitan, selanjut GOL, demikian Edianto dengan penuh semangat membeberkan aib ini.

Perkara “Panakko Bosi” bukan bahasa asing dijajaran personil Pemkab Tapteng, khususnya pegawai PU, beberapa PNS yang enggan namanya di cakrakan mengakui bahwa masalah “Panakko Bosi” tidak usah diusik lagi, alasannya ipar pelaku masih setia melindungi dan masih menganggap kasus ini kasus sepele, pada hal rakyat tapteng yang sudah menderita dan sengsara sejak kepemimpinan ipar Naek Samosir selama menjabat hingga dua periode sudah sangat kecewa, buntutnya saat Pilkada pada 12 Maret 2011 lalu, pasangan kakaknya “Dina-Hikmal” TKO pada putaran pertama bahkan jablok alias empat kartu kena sepuluh mata jika diibaratkan dengan QQ.

Naek Samosir ketika dihubungi awak Koran ini, beberapa kali tidak berhasil, para PNS disekitar kantor PU menyebut bahwa okum anak purnawirawan polri ini sangat jarang masuk kantor, para PNS mengakui sejak kekalahan kakaknya sebagai Balon Bupati, oknum ini lebih sering memilih absen, kalaupun dating pasti mabuk alias teller, kami ketakutan, ujar para PNS dengan was-was. (C.111)

SOAL PELABUHAN ASDP MILIK PEMKO JADI SARANG MESUM

PEMKO SIBOLGA MESTINYA PUNYA KUPING

SIBOLGA, CAKRA
Pelabuhan ASDP milik Pemko Sibolga di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tetap belum berfungsi selayaknya, fungsi pelabuhan dimaksud seperti berita sebelumnya masih sama sekali belum ditangani oleh Lembaga yang seharusnya menjadi pengendali pengelolaannya, tapi masih berguna lain, sebagai lokasi tak sedap bagi orang orang yang isi kepalanya masih dapat difungsikan kejalan yang benar.

Belum dapat difungsikan karena beberapa alasan tertentu boleh saja dapat diterima oleh akal sehat masyarakat Kota Sibolga pada umumnya. Tapi itu tadi, kemudian saat ini yang terjadi adalah banyak yang menjadikan areal ini untuk “Basuo” (jumpa dengan pacar/kekasih,red) yang tentu saja mendatangkan kesan buruk, dan pada ujungnya bisa juga mengundang problem baru setelahnya, menjadi semacam pendangkalan moral lintas generasi, tentu saja ini jadi masalah besar. Masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Bisa jadi, ini memang tak lah sebuah masalah yang bisa dipandang besar benar oleh Walikota dan atau Wakil Walikota Sibolga. Bagaimana tidak, masalah sekelas gonjang ganjing Rekrutmen CPNS dan penggunaan Ijazah Palsu saja tak sampai jauh jauh jalannya, hanya sekelas penundaan, tidak mengangkat pelakonnya sebagai manusia yang tak taat hukum. Masalah sebesar wiyata bakti bermasalah saja bukan masalah bagi mereka, semuanya dicuekin, didiami, dan sikap tak respon lainnya, apalagi hal sekelas Pelabuhan yang dijadikan tempat tak jelas. Jauh sekali mungkin.

Ketua Harian PP LSM CAKRA Maruli P Simanjuntak mengatakan, mestinya hal seperti itu harus menjadi beban pikiran Drs. H.M. Syarfi Hutauruk maupun Marudut Situmorang, AP, MSP. “Bagaimana caranya lah. Kalaupun memang, belum dapat difungsikan juga, paling tidak tunjuk orang atau pegawai yang menjaga disana, sebagai alternatif menjawab keluhan masyarakat”. Demikian Simanjuntak memberikan masukan.

Maruli P Simanjuntak mengaku punya perasaan aneh soal bangunan tak jelas itu. Dikatakan tak jelas, karena tak juga selesai selesai, dan pada ujungnya tak dapat difungsikan. Jikapun pada tingkat pelaksanaan, baik Walikota maupun Wakilnya kurang punya waktu untuk melihatnya sebagai sebuah masalah, setidaknya hal ini dapat diinstruksikan kepada Dinas terkait, atau paling tidak kepada Camat Sibolga Selatan Sahat Simatupang, SE. Beliau rasanya akan mampu memberikan penetrasi dan semua aktifitas terlarang yang berlangsung disana bisa ditekan habis.

Seperti sebelum sebelumnya, Wakil Ketua HNSI Kota Sibolga Yazrul Nazara kepada SKI CAKRA mengaku hampir capek ngomong soal Pelabuhan Milik Pemko Sibolga itu. Nazara mengaku sudah berulang kali mengatakan kalau keberadaan Pelabuhan milik Pemko Sibolga itu saat ini perlu mendapat lirikan dari penguasa kota ini. Karena kata Nazara, jika tetap berlaku seperti itu akan mendatangkan nilai nilai yang sangat negatif bagi generasi kita. “Saya melihat ada kesan pembiaran yang dilakukan oleh Pemko Sibolga”. Kata Nazara.

Padahal menurut pengakuan Nazara. Bahwa Bukti tempat itu jelas jelas dibuat jadi lokasi perbuatan tak pantas sudah ditemukan. Tapi, tak ada upaya untuk melakukan pencegahan. Masih Nazara yang juga mengaku sudah mendengar banyak keluhan dari masyarakat sekitar, seperti dari Ketua LMP Aek Manis, tokoh masyarakat, dan lainnya. Nazara juga mengaku punya bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan bila memang dibutuhkan.

Tapi, memang harus kembali ke tapi, karena tak ada indikasi yang menjurus kearah perhatian. Yang paling sulit diterima tentunya, jika anggapan banyak orang ternyata 100% benar. Banyak pejabat di Kota ini yang kurang memiliki pendengaran, dan atau sengaja me non aktifkan kupingnya. (SDP/1234)

Baca Selengkapnya......