Sekda Provsu Safari Ramadhan Ke Nisel

Sekda Provsu Safari Ramadhan Ke Nisel

Nias Selatan, Cakra:
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara Drs. Rachmatshah, MM dan Nyonya berserta Rombongan melakukan Safari Ramadhan 1432 Hijriyah ke Nias Selatan di sambut oleh Bupati Drs. Idealisman Dachi berlangsung di Mesjid Agung AR-Rahman Telukdalam, Kamis,(11/08).
Penyambutan Kedatangan Sekda Provsu beserta rombongan di Daearh Nisel itu, di tandai dengan pemberian Pakaian Adat Tradisional Khas Nisel dan Kalung (Kalabubu). Turut hadir saat itu, Kapolres Nisel AKBP Leonardus Eric Bhismo, SIK, SH, Wakapolres Kompol Junaidy, SH, Sekda Solistis PO. Dakhi, SH, M.Hum, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Nisel Ny. Linda Nehe, Kabag Humas Erwinus Laia, S.Sos, Kakandepag Nisel AR. Telaumbanua, Tokoh Agama, Alim-Ulama, Para Anak Yatim Piatu serta Para Undangan Lainnya.

Bupati Drs. Idealisman Dachi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nisel dan Masyarakat sangat bahagia dan antusias menyambut rombongan Sekda Provsu. Bupati melaporkan kepada Sekda jika toleransi hidup beragama di Daerah Nisel, sangat kuat karena adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara pemeluk agama dan juga karena Masyarakat Nisel senang akan hidup damai dalam kerukunan. “ suasana ini sudah ada sejak dulu secara turun temurun,” Katanya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan di Wilayah Nisel Ujarnya, Pihak Pemerintah Daerah tetap mendukung. “Sebab, muaranya adalah terciptanya Masyarakat Nisel yang religius terutama di bulan suci Ramadhan ini. Kita harapkan juga, agar Masyarakat yang menjalankan Ibadah Puasa dapat benar-benar mendekatkan Diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar nantinya memperoleh predikat Taqwa dari Tuhan Yang Maha Esa,” Pintanya. Di sisi lain juga, Bupati mengharapkan kepada Masyarakat yang tidak menjalankan Ibadah Puasa, supaya menghargai bulan suci Ramadhan itu dengan tidak makan dan minum di tempat-tempat Umum.

Selain itu, Orang Nomor Satu di Daerah Nisel itu menyampaikan kepada Sekda bahwa Pemerintah Nias selatan sedang berbenah menuju perubahan yang lebih baik. “ miasalnya, Kota Telukdalam dulunya tampak kurang bersih dan sampah ada di mana-mana, kini, Kota Telukdalam telah bersih dan tertata dengan baik. Sedangkan para pedagang ikan dan sayur di alokasikan di tempat khusus dan tempatnya, juga terjangkau oleh Masyarakat. Ini Kita lakukan karena Kbersihan itu sebagaian dari Iman,” Pungkasnya.

Di hadapan Sekda Provsu juga, Bupati menyampaikan jika Pemerintah Daerah Nisel saat ini sedang menggalakkan program yang baik yakni, Program Pembebasan Biaya Pendidikan mulai dari tingkat TK sampai tingkat Perguruan Tinggi, Pembebasan Biaya kesehatan dasar bagi Masyarakat serta Program Pemberantasan KKN. “untuk mensukseskan program Pemerintah ini, Kami harapkan dukungan dari seluruh elemen Masyarakat Nisel,” Imbuhnya seraya mengajak Orang Tua supaya menyekolahkan anak-anakanya sehingga Daerah Nisel nantinya memilki Generasi yang berpendidikan, berakhlak baik dan berkualitas. Bupati juga mengharapkan perhatian serius Pemerintah provinsi terhadap Daerah Nisel khusunya dalam hal pembagian anggaran ke Setiap Kabupaten/Kota di mana Biaya Danah Bawah (BDB) dari APBD Provsu TA.2011 yang di plotkan untuk Nias selatan dalam hal pembinaan pendidikan hanya Sebesar RP. 100 Juta. “ Kalau Menurut Saya, Anggaran tersebut sangat menggelikan sebab, itu tidak cukup untuk membina pendidikan di Nisel. Jadi di harapkan kepada Pak Sekda Provsu, agar berjuang untuk memplotkan Anggaran ke Daerah Nisel sehingga Pemerintah Daerah Nisel mampu melakukan perubahan-perubahan di segala bidang,” Ucapnya.

Sementara, Sekda Provsu Drs. Rachmatshah, MM pada sambutannya mengungkapkan, sangat bangga terhadap program Bupati Nisel tentang pembebasan Biaya Pendidikan, Pembebasan Biaya Kesehatan dasar serta Pemberantasan KKN. “ program Bupati Nisel ini, patut di dukung. Dan program ini juga sudah termasuk visi-misi Gubernur Samsul Arifin Non-Aktif dan Gatot pujo Nugroho saat ini menjabat sebagai Plt. Gubsu yang menyatakan, rakyat Sumut tidak bodoh dan tidak sakit. Dan Hal itu sudah di realisasikan oleh Bupati Nisel,” Ujarnya.

Soal, Anggaran dari Provsu di mana Daerah Nisel Minim Mendapatkan khususnya Dana BDB TA. 2011 Ungkapnya, itu akan di perjuangkan supaya Daerah Nisel lebih besar menyerap anggaran dari APBD Provsu. “ insya Allah, terkait itu, Kita akan tetap perjuangkan, agar Nisel mendapatkan Anggaran yang besar dari Provinsi,” tuturnya. Dia juga menekankan, agar setiap pemimpin harus di senangi oleh Masyarakatnya. “ pemimpin yang seperti Bupati Nisel ini yang perlu di teladani. “ karena, programnya yang bertujuan membangun dan mensejahterakan Rakyatnya,” Bebernya. Pada kesempatan itu juga, Sekda provsu menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada 150 Alim-Ulama dan 150 Anak Yatim-Piatu. Setelah itu, Sekda beserta Rombongan buka bersama dengan Para Hadirin. (NS-01)

Baca Selengkapnya......

DPRD Dukung Diberlakukannya Perda Tentang Sampah

DPRD Dukung Diberlakukannya Perda Tentang Sampah

GUNUNGSITOLI, CAKRA
DPRD Kota Gunungsitoli, melalui Ketua DPRD Sowa’a Laoli, sangat mendukung tentang pengusulan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang penanganan sampah di Kota Gunungsitoli. Dengan memberikan sanksi dan hukuman yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
Menurut Sowa’a, pemberlakuan Perda tersebut adalah hal yang sah-sah saja demi mewujudkan Kota Gunungsitoli yang bersih dan indah, saat dijumpai Wartawan di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Rabu (3/8/2011).

Sowa’a juga menambahkan, bahwa hal tersebut sangat baik untuk Kota Gunungsitoli, dan akan memasukkan rencana pembentukan peraturan daerah tentang sampah kedalam programnya. Mengenai pembentukan Peraturan Daerah tentang Rabies beberapa waktu yang lalu, dia juga memberitahu bahwa hal tersebut telah masuk ke dalam programnya dan akan dibahas kedepan.

Tapi kita utamakan dulu Perda yang lebih penting, dan Perda tersebut harus dibahas satu persatu, sebab jika dilakukan secara tergesa-gesa, nanti hasilnya tidak akan baik, jelasnya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Gunungsitoli, Gatot Laoli ditempat yang berbeda, juga mengatakan sangat mendukung usul pembentukan Perda tentang sampah, Menurut Laoli, usul tersebut sangat bagus dan nantinya akan terus ditindak lanjuti.

Namun dia juga mengharapkan, sebaiknya pemerintah Kota Gunungsitoli lebih dahulu membuat dan membenahi tempat pembuangan akhir sampah dan pengolahan sampah Kota Gunungsitoli, kalau perlu, pemerintah dapat membuat tempat sampah yang memisahkan sampah basah dan sampah kering, sehingga dapat diolah dengan mudah.

Jika hal tersebut dapat terealisasi, maka Peraturan Daerah tentang sampah dapat segera kita berlakukan terhadap masyarakat, himbaunya. (LBS)

Bisakah Kota Gunungsitoli Terbebas Dari Sampah
Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Gunungsitoli, Ignatius Harefa, kepada Wartawan, Selasa (9/8/2011) mengatakan bahwa sangat mustahil Kota Gunungsitoli bisa terbebas dari sampah sebelum tanggal (17/8/2011). Seperti apa yang diputuskan pada rapat Komisi B dan Komisi C DPRD Kota Gunungsitoli dengan pemerintah kota Gunungsitoli beberapa waktu yang lalu.

Tetapi dia berjanji sebagai Kadis Tarukim, akan berusaha semaksimal mungkin membersihkan seluruh sampah yang telah menumpuk di Kota Gunungsitoli, sesuai dengan keadaan dan armada yang ada. Kalau harus terbebas dari sampah, mustahil bisa saya laksanakan, meskipun armada sudah lengkap, tuturnya.

Ignatius harefa, yang dijumpai Wartawan di Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, juga menambahkan bahwa kendala yang dialami dalam menangani sampah di Kota Gunungsitoli, terutama terjadi pada keterbatasan armada yang ada.

“Kita sudah mengusulkan penambahan armada sebanyak 5 unit, tapi yang mengelola bukan Dinas Tarukim, melainkan Dinas PPKAD sebanyak 3 unit dan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 unit. Hingga kini hal tersebut masih belum terealisasi, sedangkan pemenang tendernya sudah ditentukan” jelasnya.

Selain armada, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga menjadi suatu kendala, ujar Kadis Tarukim. “Jika hujan, kita tidak bisa membuang sampah di TPA yang berada di Kabupaten Nias dimana selama ini kita menumpang untuk membuang sampah, karena mobil sampah kita, sering terperosok ke dalam lumpur kalau hujan” ucapnya.

Untuk diketahui, selama ini Kota Gunungsitoli masih menumpang di TPA milik Kabupaten Nias, di Desa Bakaru, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, menunggu pembangunan TPA milik Kota Gunungsitoli, yang dilakukan oleh UNDP, di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, tambah Kadis Tarukim.

Dia juga memberitahu jika pemulung yang banyak di Kota Gunungsitoli, juga merupakan sebuah kendala. Dimana menurut kadis Tarukim, sampah yang telah dikumpul oleh para penyapu jalan didalam tong sampah, kembali berserakan keluar dan memenuhi jalan, karena ulah pemulung yang mencari botot atau plastik didalam tong sampah milik warga, keluhnya.

Mengatasi masalah armada, sebelum armada dari PPKAD dan Dinas Lingkungan Hidup tiba, Kadis Tarukim memberitahu jika dia telah mengajukan Dana Rp.70 juta, untuk menyewa armada milik swasta selama 20 hari. Dia juga menghimbau masyarakat untuk menyediakan tempat sampah dirumah masing-masing, agar sampah tidak tercecer, dan memudahkan para petugas sampah untuk mengangkutnya diatas mobil sampai pada tempat pembuangan akhir (LBS/Raja).

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : SEGI TIGA BERMUDA RAUP UANG NEGARA

SEGI TIGA BERMUDA RAUP UANG NEGARA

Sibolga, CAKRA
Perangai seorang Hendra Darmalius yang juga Kepala DKP Kota Sibolga diluar jangkauan akal sehat dan nurani sadar seorang abdi negara. Tindakan yang bersangkutan sudah terlalu jauh dari harapan kebenaran. Setiap orang tentu masih ingat tentang ulah sang Kadis yang kemudian memberikan kerugian pada satu pihak dalam hal itu CV. Permata Ruben dan memberikan keuntungan pada pihak lain, dalam hal ini CV. Hotma soal tender proyek kantor DKP Sibolga yang mana sang Kadis dan P2KP Ali Nafiah merekayasa banyak hal untuk kepentingan kemenangan CV. Hotma dalam proses tender. Hal ini juga sudah sampai ke pihak yang berwajib, Polresta Sibolga Kota
Kabarnya kemarin, pihak pihak terkait sudah dipanggil oleh penyidik, namun tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena semua berkas berkas yang berhubungan dengan itu ada ditangan BPK. Sehingga waktu menghadiri panggilan, yang bersangkutan tidak disertai oleh data, atau datang dengan tangan kosong.

Saat SKI Cakra melakukan konfirmasi kepada BPK, salah seorang pegawai Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Medan melalui ponsel mengatakan bahwa berkas yang berkaitan dengan persoalan itu memang ada di BPK, pihak BPK membeberkan temuan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dimaksud dengan cukup gamblang, dikatakan bahwa sengketa CV. Permata Ruben dengan CV. Hotma merupakan temuan yang paling menonjol dan harus diselesaikan sesuai ketentuan. Dikatakan bahwa, saat penawaran, yang dimasukkan oleh CV. Hotma adalah tawaran senilai Rp 867.938.000,- dan penawaran dimaksud dinyatakan sebagai pemenang tender walau dalam sesi penawaran, tawaran yang disampaikan CV. Hotma merupakan penawaran tertinggi. Namun setelah pelaksanaan pengerjaan dilakukan dan oleh pihak DKP dinyatakan sudah selesai, pembayarannya juga menimbulkan pertanyaan, karena jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah angka yang tertera dalam penawaran, DKP pimpinan Hendra Darmalius, Api malah membayarkan sesuai nilai pagu sebesar Rp. 873.331.000, rekayasa ini harus diselesaikan, tandasnya.

Sekedar Informasi, proyek pembangunan kantor DKP di Ujung Batu Sarudik yang dikerjakan oleh CV. Hotma bukannya dikerjakan sendiri sesuai dengan ketentuan yang semestinya, tapi CV. Hotma dengan segala ketidakpedulian yang ia punya mengalihkannya kepihak lain. Pengerjaan proyek itu ternyata di Sub kontrakkan oleh CV. Hotma kepada rekanan lain warga keturunan bernama Hendrik.

CV. Hotma mampu melakukan praktik ini dengan bebas tanpa hambatan dari pihak mamapun jua, padahal hal ini jelas jelas telah melanggar Perpres nomor 54/2010, parahnya lagi, pekerjaan jelas jelas tidak selesai, namun Hendra Darmalius membayarkan hingga 100%, dan ternyata tidak itu saja, celakanya lagi lanjutan pengerjaan proyek masih di CCO kan juga oleh P2K Ali Nafiah untuk TA. 2011 sebesar Rp. 360.000.000, menurut Daud Sinaga proyek ini merupakan proyek rehab berat dan harus selesai karena sifatnya bukan rehab ringan dan tidak bisa dilanjutkan.

Kenyataan ini setidaknya membuka mata kita betapa hancur leburnya sistem yang dibangun oleh pemerintah Kota Sibolga. Anehnya, ulah ulah tak benar semacam ini terus saja mengalir deras bak air sungai aek doras yang meluncur mulus sampai ke Pantai Ujung Sibolga. Dan jika hal hal semacam ini masih juga menjadi bagian dari Negeri Berbilang Kaum Sibolga Nauli maka diyakini dalam waktu yang tidak lama lagi Kota kecil yang semestinya asri dan sejuk ini akan berubah menjadi kota yang tiap saat dan waktu bergumul dengan SDM SDM yang mumpuni untuk urusan korupsi. (C111)

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) :Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Priode 2011-2016

Raja Bonaran Situmeang, SH, M.Hum dan H. Syukran Jamilan Tandjung, SE

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Priode 2011-2016

Pandan, CAKRA
Selasa (9/8) membuka sejarah baru bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana Raja Bonaran Situmeang, SH, MHum dan H. Syukran Jamilan Tandjung, SE resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016 oleh Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho, ST dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Tapanuli Tengah di Gedung Serba Guna Pandan. Prosesi Pelantikan juga ditandai penandatanganan dan penyematan tanda jabatan.
Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho mengatakan kalau acara pelantikan kali ini adalah pelantikan yang paling ramai. “Seingat saya selama melantik Bupati atau Walikota, ini adalah pelantikan yang paling ramai di hadiri masyarakat,” kata Gatot saat menyampaikan kata sambutan seraya mengisyaratkan kepada Bupati yang baru dilantik Bonaran, bahwa kehadiran masyarakat sebanyak ini merupakan suatu bentuk dukungan nyata terhadap kepemimpinan Bonaran, dan itu harus dijawab dengan berhasil membawa perubahan di Tapanuli Tengah.

“Hilangkan perbedaan yang sempat terjadi selama proses Pilkada dan himpunlah semua kekuatan yang ada di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun dan memajukan Tapteng dalam pembangunan,” Demikian Plt Gubsu seraya mengingatkan bahwa Bonaran saat ini sudah menjadi “orang tua” bagi semua masyarakat Tapteng sekaligus menjadi pengayom bagi semua partai politik yang ada di Tapteng.

Gatot Pujonugroho menambahkan, pada dasarnya jabatan Bupati bukanlah kemuliaan melainkan tanggungjawab atau amanah yang harus dilaksanakan secara iklas dan penuh tanggungjawab dan bila pengabdian ini diterima dan berhasil ditengah masyarakat maka jabatan Bupati itu barulah akan menjadi kemuliaan.

Bonaran juga diingatkan, agar dalam penyusunan program pembangunan seperti halnya penyusunan RPJM (rencana pembangunan jangka menegah) agar melibatkan seluruh stockholder yang ada ditengah masyarakat sehingga pembangunan yang diprogramkan merupakan pembangunan yang inginkan masyarakat namun demikian baiknya RPJM yang akan disusun tetap bersinergi dengan RPJM pemerintah pusat dan RPJM pemerintah provinsi.

“RPJM yang akan disusun bukanlah politis melainkan buttom-up yang menyusun program pembangunan yang benar-benar menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas yang arahkan akan membawa daerah ini menjadi Tapteng yang Nauli dan Tapteng yang Indah,” katanya.

Sebagai orang kota yang “turun gunung”, lanjut Plt Gubsu Bonaran diharapkan bisa memadukan gemerlapnya keindahan ibukota Jakarta dengan potensi SDA yang ada di Tapteng ini yang semuanya itu akan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat Tapteng.

Sidang Paripurna Istimewa DPRD

Pantauan wartawan, acara pelantikan diawali dengan nyanyian Indonesia Raya, pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kab Tapteng Sintong Gultom, pembacaan SK Mendagri oleh Sekwan, pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Plt Gubsu a/n Presiden RI, penandatangan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan, pelantikan dilanjutkan penandatanganan naskah surat pernyataan pelantikan oleh Plt Gubsu, pemasangan tanda pangkat dan penyematan tanda jabatan.

Usai pidato pelantikan oleh Plt Gubsu dilanjutkan dengan doa oleh Kakan Kemenag Tapteng dan penutupan rapat paripurna istimewa DPRD.

Sejumlah petinggi Parpol dan pejabat terlihat hadir pada acara pelantikan Bupati Tapteng yang baru ini diantaranya Albar Tanjung, anggota DPR-RI Jhoni Allen Marbun, Ruhut Sitompul, Jhoni Buyung Saragih, anggota DPD-RI Rudolf Pardede, Parlindungan Purba, Bupati dan Walikota se- Sumut diantaranya Bupati Taput Torang Lumbantobing, Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk dan Bupati Tapteng Syahrul Pasaribu, Dirut Bank Sumut Gus Irawan, unsure Muspida Kota Sibolga dan Kab Tapteng, tokoh masyarakat, pemuda, agama dan adat serta puluhan ribu masyarakat kaum ibu, bapak dan anak-anak dari tiap Kecamatan di Tapteng.

Proses pelantikan berjalan aman dan lancar, sejumlah personil Brimob terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi pelantikan terlihat juga armada anti huru-hara Baracuda di lokasi pelantikan.

Arus lalu-lintas disekitar lokasi pelantikan terlihat macet mengingat banyaknya warga yang datang ke lokasi pelantikan untuk turut menyaksikan secara langsung proses pelantikan Bupati baru ini. Terlihat juga aparat kepolisian setempat turut aktif mengatur arus lalu-lintas. (C. 111)

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : PANITIA PELANTIKAN BUPATI ‘ BERENGSEK ‘

PANITIA PELANTIKAN BUPATI ‘ BERENGSEK ‘

SEBANYAK 171 KEPALA DESA DILARANG MASUK KE RUANGAN SIDANG

Pandan, CAKRA
Sangat disayangkan sikap angkuh yang dipertontonkan para Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Periode 2011-2016 Bonaran Situmeang SH,MH dan Sukran jamilan Tanjung SE pada hari Selasa (9/8) di Gedung Olah Raga Pandan. sebelum acara pelantikan seluruh Kepala Desa yang mengabdi di Pemkab Tapanuli Tengah turut hadir sesuai Undangan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditanda tangani oleh Sintong Gultom, sialnya, walau sudah susah payah untuk datang menhadiri acara pelantikan orang nomor 1 itu, mereka tidak diperbolehkan masuk, dengan angkuhnya Ketua Panitia mengusir kami, ujar para Kades kesal.
Amatan Format (Forum Masyarakat Bersatu dan Berdaulat) Hendri Pakpahan mengatakan sangat menyayangkan sikap dan perilaku para panitia pelantikan, selain bersikap arogan juga dinilai sudah tidak menunjukkan suatu sikap kepedulian terhadap sopan santun, adat dan budaya hormat menghormati yang selama ini sudah tertata dengan baik di kabupaten tapanuli tengah.

Selain itu Hendri Pakpahan juga menilai pantia pelantikan bupati mirip “Preman” karena bertindak sangat “Berengsek“, sebab sikap kurang terpuji itu dikhawatirkan akan membudaya jika tidak segera ditindak, setidaknya Bupati terpilih memanggil perangkat panitia untuk diminta pertanggung jawabannya akan tindakan dan perbuatan yang mengusir para Kepala desa.

Kepala Desa merupakan ujung tombak pelaksana pemerintah hingga kepelosok desa, bukan merupakan pejabat yang harus disanjung dan butuh penghormatan, tapi kalau kemudian dilakukan pengusiran dan pelarangan masuk juga bukan hal yang pantas mereka dapatkan. (C. 111)

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : ‘TANGKAP’ TOLUTO DAN FERNANDO SIMANJUNTAK

ALIANSI MASYRARAKAT TAPUT DESAK APARAT HUKUM

‘TANGKAP’ TOLUTO DAN FERNANDO SIMANJUNTAK

Tarutung, CAKRA
Nama Torang Lumban Tobing alias TOLUTO menjadi bahan gunjingan gratis dikalangan masyarakat Tapanuli Utara khususnya dikota rohani Tarutung, selain Oknum Bupati yang terkesan sangat “Rakus” dan tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat Tapanuli Utara ini kecuali hanya memperkaya diri dan hidup “hura-hura” dituding sebagai biang kerok kesengsaraan masyarakat Tapanuli Utara, selain menyengsarakan warga, oknum ini juga dituding menyengasarakan para PNS yang bolak-balik diintimidasi diancam dipecat( Beberapa waktu lalu pernah dirapatkan dengan para SKPD di kantor Bupati Taput) jika membocorkan akal bulus yang dilakoninya, jika tidak meng oke kan segala niatnya, karena itu agar segera ditangkap oleh aparat hukum, demikian dikatakan Sofian Simanjuntak (46) yang tinggal di jalan DI Panjaitan Tarutung.
Kepada awak Koran ini, Sofian Simanjuntak membeberkan antusias dan harapan warga taput untuk mendesak aparat hukum agar segera menangkap Torang Lumban Tobiung alias Toluto dan oknum Ketua DPRD Taput Fernado Simanjuntak SH karena dinilai telah menghancurkan cita-cita dan harapan masyarakat Taput, kedua petinggi kota rahani ini sudah menjadi bahan gunjingan gratis, mereka dituding sebagai pelaku rekayasa kesengsaraan dan penderitaan warga taput, khususnya karena adanya berita akurat dari salah satu surat kabar lokal ternama dan popular diseluruh tapanuli dan nias yang diklaim masyarakat sebagai bukti pelampiasan kekecewaannya. Khususnya para petani tembakau yang merasa sudah dikadali alias dipaoto-oto songon jappurut. (Dibodohin bagaikan tak punya harga diri).

Menyimak berbagai tudingan miring atas kekecewaan rakyat taput terhadap Toluto, warga Taput juga mengklaim Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak SH agar turut bertanggung jawab atas segala penderitaan dan kesengsaraan yang dialami warga taput, sebab oknum ketua yang dipercaya untuk mewakili rakyat dalam segala bentuk tempat penyampaian aspirasi dan kekecewaaan ini malah memilih pintar ngatakan OK Bos dan duduk santai diatas kursi roda, bersiul ria dan ngantuk, selanjutnya ambil gaji dan Tralala….Trilili .!!! demikian dikatakan seorang pria yang duduk berdampingan dengan Sofian Simanjuntak tanpa bersedia namanya dikorankan.

Parahnya, ketika awak Koran ini mencoba klarifikasi seputar kekecawaan warga terhadap rezim Toluto Senin (8/8) oknum ketua ini malah memasang jurus langkah lari seribu, sepertinya habis membaca koran yang burgar dan blak-blakan tentang dugaaan kasus korupsi yang dilakoninya bekerja sama dengan Raja Toluto yang boleh disebut songon si Raja Zakkeuz sijalo beo ( Raja Sakkeus mirip Kadis Pendapatan masa kini ) untuk ketemu oknum yang sarjana hukum ini tidak bersedia dan lari langkah seribu, sesuai isi ponselnya agar awak Koran ini yang sudah seminggu lebih membidik berbagai kecurangan seperti kasus korupsi melalaui proyek fiktip yang dilakoni Toluto dan Kroninya, dikatakan agar berhadapan saja dengan Komisi A, kepada komisi A saja ujarnya dan langsung menutup ponselnya, pada hal agenda kegiatan Ketua DPRD pada saat itu tidak ada menyangkut kegiatan Dewan, demikian dikatakan beberaspa anggota dewan yang namanya malas dikorankan, mereka mengatakan bahwa oknum ketua ini sangat licik dan pintar berdusta, kami aja dibohongi, ujar salah seorang anggota dewan yang tubuhnya agak pendek.

Pendek cerita, awak Koran ini penasaran dan mencoba untuk tetap harus bertemu, tujuannya agar tidak menjadi berita sepihak, namun alangkah kecewanya awak Koran ini yang sudah keburu membawa beberapa tokoh masyarakat dan beberapa PNS yang diancam untuk dipecat itu tak bertemu dengan oknum ketua yang dinilai mirip “Bandit”, kami sangat kecewa ujar para tokoh,anehnya wakil rakyat lainnya pun hilang, diduga turut ambil jurus langkah seribu mirip gaya bosnya, buntutnya kekecewaan ini akhirnya memperparah suasana menjadi kata istilah tarutung, Loakni halakon, dang diattusi karejona.( Bodoh kali mereka ini gak ngerti kerjanya ) ujar para tokoh yang mendapingi awak Koran ini Maruli P. Simanjuntak yang sengaja diturunkan CAKRA melakukan deteksi awal dari LSM Cakra.

Sekedar Informasi, berbagai kejanggalan dugaan korupsi tentang melonjaknya harta kekayaan Torang Lumbantobing alias Toluto, itung-itung ganjinya gak setimpal, sebelum menjabat sebagai Bupati Taput aja katanya masih memiliki harta kekayaan sekitar Rp 850 juta saja, namun setelah menjabat menjadi Bupati hingga dua periode, oknum mantan Bandar judi togel yang pernah merajai Togel ditapteng ini ( Data sesuai keterangan para tukang rekap di Tapteng kala itu) dengan mendadak kaya raya dan boleh dikatakan konglomerat kampungan, seperti memliki beberapa rumah permanen dibilangan kota medan ibikota provinsi sumut, memiliki kebun tembakau yang danannya diduga hasil dari rekayasa bantuan untuk petani tembakau, demikian juga dengan dugaan adanya berbagai kasus korupsi yang lagi dibidik koran ini, Kabag Humas Pemkab Taput

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : KANTOR DIKNAS TAPTENG DITUDING SARANG ‘ PEMERAS DAN PENYAMUN’

KANTOR DIKNAS TAPTENG DITUDING SARANG ‘ PEMERAS DAN PENYAMUN’

Drs Marhite Rumapea sebagai dalang, Drs Pardomuan Siahaan Eksekutor, Ani br Sihombing pemegang dana, Kennedi Siallagan Ma Comblang

Pandan, CAKRA
Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dikabupaten tapteng tidak mendapat dukungan dari para petinggi dinas pendidikan tersebut, selain dituding menyalahgunakan dana bantuan DAK dan BDB, Kadis Diknas Drs Marhite Rumapea bekerjasama dengan Kepala Tata Usaha (KTU) Drs Pardomuan Siahaan dan seorang staf Ani br Sihombing dituding sebagai biang kerok bertambahnya kesengsaraan dan penderitaan bagi guru yang mengikuti sertifikasi, para guru diperas dengan berpariasi, antara Rp 1 juta hingga 1,5 juta per orang, jumlah guru yang ikut sertifikasi sebanyak 625 orang.
Bukan itu saja, masih sekitar bulan oktober 2010, para guru tenaga honorer diperas sekitar Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 walaupun masa tugasnya hanya beberapa bulan, beberapa guru honorer yang tidak memiliki uang harus sabar menanggung resiko tindakan oknum kadis yang disebut “ Mata Duitan” . masih ada guru yang masih bertugas 3 bulan, diloloskan mendapat NUPTK menjadi CPNS, dalam hal ini Kennedi Siallagan dituding sebagai “Mak Comblang” oknum Kadis untuk mengelabui LSM, tujuannya agar tidak ekspos dan borok ini ditutup-tutupi.

Terkuaknya kasus yang sangat mencoreng nama baik dunia pendidikan dikabupaten tapteng berawal dari penuturan para guru yang merasa tidak terima dengan tekanan materi yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan melalui eksekutornya Drs Pardomuan Siahaan dan seorang Staf Ani br Sihombing, para oknum ini juga dituding sebagai Oknum “ Pemeras dan Penyamun” karena memaksa para guru untuk menyetor uang pelicin tanpa memikirkan betapa susahnya para guru untuk menghidupi keluarganya, kami terpaksa berutang, kalau tidak kami tidak ikut mendaftar sertifikasi, demikian dikatakan Danson Marbun SPd Nip: 196004141984007 pengawas SLTP,SMA Diknas Tapteng, alamat Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas dalam surat pernyataannya dilengkapi meterai Rp 6.000 yang ditanda tangani pada senin (6/6) di Manduamas.

Selain itu, Danson menyebut bahwa walupun uang pelicin sudah disetor, pada bulan oktober 2010 lalu, namun masih ada yang tidak lulus sertifikasi, termasuk dirinya, anehnya biar tidak lulus uang tidak dikembalikan, ketika ditagih pertanggung jawabannya KTU Diknas malah memilih untuk absen dan jarang ngantor, celakanya Danson malah dipindahkan ke sibabangun sekitar 200 km dari Tumba Jae. karena didesak dan merasa ketakutan akhirnya Kadis Diknas Drs Marhite Rumapea memerintahkan KTU dan “ Mak Comblang” Kennedi Siallagan untuk mengembalikan uang Danson, para staf menyebut oknum KTU sengaja berpura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawabnya. Keterlaluan, dasar “Pemeras dan Penyamun” ujar rekan-rekan Danson geram.

Parahnya, walau uang sudah disetor, namun Oknum Kadis masih ngotot untuk tidak mengikut sertakan dirinya, melalui keterangan KTU kepadanya bahwa dirinya disebut-sebut sebagai lawan politik pasangan Dina-Hikmal yang merupakan jagoan Balon Bupati Oknum Kadis, merasa TKO pada putaran pertama Pilkada 12 Maret 2011 lalu, Drs Marhite Rumapea ambil jurus langkah seribu, dengan kasak kusuk untuk mengurus mutasi perpindahannya kedaerah lain, tujuannya untuk menghindar dari jangkauan hukum, enak aja, ujar para guru yang selalu aktip mengikuti gerak-geriknya.

Kadis Diknas Drs Marhite Rumapea ketika dimintai tanggapannya Rabu (27/7) dikantornya tidak berada ditempat, namun Kennedi Siallagan, seorang staf bina program dan monitoring yang berperan sebagai Ma Comblang mengajak awak Koran ini agar dijembatani untuk ketemu dengan oknum Kadis, tujuannya tidak jelas, namun upaya tersebut gagal karena Kadis dan KTU jarang masuk kantor, diduga jantungnya kedua oknum ini sudah berdebar-debar karena berbagai kasus sedang dibidik oleh para aparat hukum, demikian juga dengan staf Ani br Sihombing, melalui ponselnya membenarkan adanya kutipan itu, namun yang bertanggung jawab bukan dirinya, melainkan Kadis dan KTU, tanya saja Kadis ujarnya berkelit. (MPS)

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : Seputar Aktivis Dilaporkan Warga

Seputar Aktivis Dilaporkan Warga

“Hilangnya Nilai Perjuangan”

Edianto Simatupang : Itu Fitnah

Sibolga, Cakra
Terkait perjuangan menuntut hak atas tanah di kawasan PLTU Labuan Angin, warga Mungkur, Tapian Nauli II melaporkan koordinator FPTR, aktivis Pergerakan Indonesia, atas dugaan penggelapan dana bantuan dari rekanan. Aktivis pembela rakyat berinisial ES dianggap sebagai bentuk pembunuhan karakter. ES menyesalkan perjuangan yang selama ini dilakukannya melalui Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) demi membela hak warga malah berbuah fitnah dan tuduhan sepihak.
“Saya sangat sesalkan sikap warga itu. Padahal, sejak awal melakukan pemblokiran, melalui musyawarah warga telah memilih ML (Mantan Kepala Desa Tapian Nauli) sebagai bendahara forum. Itu saya lakukan untuk mendidik warga mengerti akan tanggungjawab di dalam organisasi,” tukas ES kepada awak Cakra di Sibolga, Sabtu (2/8).

Dia menjelaskan, sebelum rapat besar bersama seluruh warga, ES selaku koordinator tetap melaporkan pemakaian keuangan, yang diketahui oleh koordinator lapangan, baik itu pemasukan dan pengeluaran uang. Termasuk sumbangan maupun kompensasi dari rekanan sebagai kesepakatan kerja sama dengan warga. “Sebagai penanggung jawab dan koordinator utama dalam forum, saya harus bertanggung-jawab melaporkan pemakaian uang dalam tiap kegiatan selama perjuangan. Seperti misalnya melakukan aksi-aksi di Medan, membawa warga sampai ke Jakarta, mengurus ini-itu ke sana-sini, operasional kawan-kawan LBH selama pendampingan hukum saat insiden pembakaran truk pada 30 November 2010, dan lainnya,” terang ES.

Terbukti, lanjut ES, setelah hampir 2 minggu di Jakarta, pada tanggal 4 Januari 2011 malam, saya ada memerintahkan untuk digelar rapat besar seluruh warga untuk melaporkan semua kegiatan, perkembangan perjuangan dan strategi gerakan perjuangan untuk membebaskan 7 warga yang menjadi tersangka dalam insiden pembakaran truk. Namun apa yang terjadi, sesal ES, semua warga malah balik mencurigainya. Warga juga menuduhnya tidak bertanggung-jawab atas terjadinya insiden itu.

Bahkan warga yang menfitnah dan mencaci maki ES tidak bisa hadir dalam rapat besar itu. “Setelah rapat besar itu selesai atau sekitar pukul 23.00 WIB, warga yang menuduh hadir, langsung ‘menyerang’ saya dan menuduh saya. Mereka bilang, kamu yang memenjarakan anak saya, kamu tidak bertanggung-jawab, enak-enakan di Jakarta,” tandas ES, menirukan tudingan warga kala itu.

ES sendiri kala itu mengaku sempat terdiam dan berupaya memberi penjelasan. “Bahkan saya menangis karena saya tidak menyangka semua tuduhan warga itu,” ujarnya.

Saat itu, masih ES, ada sebagian warga yang mendukungnya balik emosi. Mereka tidak terima ES diperlakukan seperti itu. “Untuk menghindari konflik sesama warga. Akhirnya saya memutuskan meninggalkan Labuan Angin, namun tetap masih bertanggung-jawab atas pemblokiran jalan itu hingga sekarang,” tukas ES.

ES meninggalkan Labuan Angin tepatnya pada 5 Januari 2011. Sementara kata ES, tuduhan dan fitnah kian gencar dialamatkan padanya. “Saya sedih. Warga tidak melihat perjuangan kita, bagaimana tanah mereka bisa diakui secara hukum melalui gelar perkara di Mapoldasu (22 November 2010), bahkan sampai membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional. Warga juga bisa merayakan HUT RI dengan semarak, warga juga mendapat kompensasi sebesar Rp. 275 juta yang sudah dibagikan,” ungkapnya.

Malah, kata ES forum tidak pernah memungut biaya untuk perjuangan tersebut. “Mereka tidak melihat penderitaan saya. Saya jauh dari keluarga, pengorbanan saya sampai rumah saya dibakar, ditikam saat melakukan aksi. Saya coba diculik, orangtua saya dimutasi dan turun jabatan. Bagaimana mungkin saya berniat menjual perjuangan, padahal pemblokiran masih berlangsung saat itu,” keluh ES.

Namun demikian ES mengakui bisa saja ada kesilapan, lupa tidak melaporkan keuangan. Seperti dana bantuan ke rumah ibadah. Tapi, kata ES, penerimaan bantuan itu sepengetahuan koordinator lapangan Sawaluddin Simanjuntak.

Hanya saja waktu itu, ES mengaku belum sempat menyerahkannya kepada bendahara. Karena sifatnya mendadak, dana tersebut dipakaianya untuk operasional rekan-rekan dari LBH selama seminggu dan juga kepada sejumlah rekan-rekan media. “Soal dana yang Rp. 40 juta dari rekanan, saya tidak pernah menerimanya. Pertanyaannya sejak kapan rekanan itu berhak memberi ganti rugi lahan warga ?. Lalu, apakah warga pantas mengadukan saya oleh karena kesilapan dan kekurangan saya itu ?. Apa mereka juga membiayai saya, apa mereka merasakan penderitaan saya, pernakah saya menutut atas pengorbanan dan perjuangan ini ?. Semua pertanyaan itu untuk menyadarkan kita bahwa kehadiran saya di sana adalah panggilan jiwa untuk kemanusiaan,” pungkas ES.

Sebelumnya, ES mengatakan bahwa ia melaporkan bendahara forum ML ke Polres Tapteng, sebelum warga lainnya mengadukannya. Itu dilakukannya atas permintaan warga juga. Hal itu dilakukan agar ML membuat laporan keuangan. (c. 111)

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : WALIKOTA SIBOLGA DI EJEK MASYARAKAT

TERKAIT PROYEK PLTA BERBIAYA RP. 25 JUTA

WALIKOTA SIBOLGA DI EJEK MASYARAKAT

Sibolga, Cakra
Pemahaman masyarakat pada umumnya kalau membaca PLTA pasti diperpanjang dengan Perusahaan Listrik Tenaga Air, tapi kali ini perpanjangan dari PLTA adalah Perbaikan Lanjutan Tembok yang Ambruk. Masyarakat yang sering lewat dari Jln. Sudirman pasti melirik kearah tembok yang ambruk karena sudah lama terbengkalai dan sering terdengar ejekan, ini termasuk kebobrokan Walikota, coba kalau Walikotanya tegas memerintahkan Kadis PU dan pemborongnya untuk memperbaiki Saya rasa tembok ini tidak begitu lama terkatung-katung, ujar salah seorang warga yang tidak bersedia namanya dikorankan.
Pengerjaan DEK tahun anggaran 2010 ini menelan biaya APBD sebesar Rp. 926.000.000.-, dikerjakan sampai awal bulan Januari 2011 karena tidak dapat selesai tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku (Perjanjian Dalam Kontrak), namun walau proyek ini masih terbengkalai dananya sudah dicairkan 100 % oleh Kepala Dinas PU Ir. Rizal Fahmi Lubis, dengan merekayasa berkas (dokumen) agar dananya bisa cair dan lolos dari Dinas PKAD untuk selanjutnya dicairkan ke BPDSU.

Karena proyek ini dikerjakan asal jadi dan campuran semennya 1 dibanding 8, diperparah saluran air yang sumbat (dalam gambar kontrak berbentuk Plat Duiker) maka, dengan turunnya hujan hanya selama 1 jam sehingga tercipta seketika kolam yang menggenangi bibir tembok, tembok dengan campuran 1 semen 8 pasir dalam sekejap tumbang diterjang genangan air .

Keesokan harinya, setelah DEK penahan ini ambruk Wakil Walikota Sibolga Marudut Situmorang, AP. MSP datang meninjau kelapangan dan kepada Wartawan Wakil Walikota mengatakan, bahwa pemborong harus bertanggung jawab memperbaikinya, namun ditunggu sampai enam bulan sampai batas waktu pemeliharaan berakhir, tembok yang ambruk ini tidak kunjung diperbaiki. Tak ada yang dapat jawaban pasti, apakah Pemborongnya tak takut omongan orang nomor duanya Sibolga Nauli, atau Wakil Walikota kita yang memang tak punya gigi, dan tak pantas diikuti.

Karena desakan masyarakat dan wartawan yang menyoroti kinerja PU yang dinilai sangat bobrok, akhirnya Kadis PU meminta bantuan Leonardo Lumban Tobing untuk memperbaiki, dengan biaya Rp. 25 juta dan Kadis PU Ir. Rizal Lubis memberi uang muka Rp. 10 juta, setelah uang yang Rp. 10 juta habis digunakan Leonardo untuk material dan upah pekerja malah uangnya sudah terpakai sebesar Rp. 4.200.000.- sesuai fisik proyek yang sudah dikerjakannya, menurut Leonardo Kadis PU meminta kepada Leonardo agar saluran air dibuat Plat Duiker dengan campuran besi dan koral, padahal semula disepakati hanya menggunakan riol ukuran 80 inci, lantas Leonardo meminta dananya didahulukan, tapi Kadis PU malah mengatakan agar pekerjaan tersebut dihentikan dengan alasan karena pemborongnya sudah lari. Masih menurut Leonardo, bahwa P2K proyek ini yaitu Mareti Larosa dan Sarmadan Harahap turut memediasi antara dia dengan Kadis PU akan tetapi tetap saja mentok alhasil proyek tersebut sampai sekarang masih terbengkalai.

Salah seorang warga yang sering melalui proyek ini mengatakan, melihat Riol yang terpasang ini berarti Plat Duiker yang ada dibawah tidak berfungsi lagi, dan air akan terjun dari ketinggian tujuh meter kebawah, kalau debit airnya memenuhi Riol yang dibangun, bisa saja Walikota Sibolga membuat Turbin Pembangkit Tenaga Listrik karena dengan Turbin sebesar Riol yang ada sekarang kemungkinan dapat menghasilkan beberapa Kilo Watt tenaga listrik, “ lumayan kan bisa menambah PAD, katanya dengan nada mengejek.

Ditempat terpisah Ketua Harian LSM Cakra Maruli P. Simanjuntak kepada Koran ini mengatakan, pengerjaan proyek DEK di Jln. Sudirman Parombunan yang berbiaya Rp. 926 juta lebih sudah menjadi temuan Tim kita, dari hasil monitoring dan investigasi Tim Cakra bahwa dalam pengerjaan proyek ini telah mengakibatkan kerugian Negara ratusan juta rupiah, saat ini kasusnya sudah tahap pemberkasan kalau sudah lengkap Kepala Dinas PU Ir. Rizal Fahri Lubis, P2K Mareti Larosa dan Direktur Rekanan yang mengerjakan proyek ini akan Kami laporkan ke Polresta Sibolga dan ke Kapolda Sumatera Utara.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas PU Kota Siboga Ir. Rizal Fahri Lubis melalui telepon seluler, dari seberang telepon dengan bergaya seperti preman Ir. Rizal Fahri Lubis mengatakan, apa urusanmu disitu, ketika kembali dikonfirmasi melalui pesan singkat ketelepon selulernya bahwa awak Koran ini konfirmasi untuk perimbangan berita, namun sampai berita ini naik kemeja redaksi tidak ada jawaban dari Pak Rizal Fahri Lubis. (Roberto )

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : TIDAK MAU DITUDING TERIMA SUAP

TIDAK MAU DITUDING TERIMA SUAP

KASI PIDSUS SEGERA TETAPKAN TERSANGKA KASUS KORUPSI PAKAN TERNAK DI DKP SIBOLGA

Sibolga, CAKRA
Nama Hendra Darmalius selaku Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Pemko Sibolga kembali menjadi gunjingan gratis, oknum ini dituding menilep biaya pengadaan obat-obatan pemeliharaan ternak kambing pada instansi yang dipimpinnya tahun anggaran 2008 yang ditampung pada Dana Alokasi Khuisus (DAK), demikian dikatakan Daud Sinaga, Ketua DPP LSM BPKIP dalam suratnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : 012/DPP/LSM-BPKIP.Prov.SU/V/2010, tanggal 27 Mei 2010.
Dikatakan, seyogiannya obat-obatan serta pakan ternak tersebut telah dibagikan kepada masyarakat yang telah mendapat pembagian ternak, namun sesuai hasil investigasi yang telah dilakukan bahwa obat-obatan serta pakan ternak tidak pernah dibagikan, bahkan menurut pengakuan kelompok masyarakat yang menerima bantuan ternak kambing bahwa Hendra Darmalius mengatakan bahwa segala bentuk makanan ternak ditanggung oleh yang menerima bantuan ternak, pada hal dananya sudah ditampung pada anggaran DAK TA 2008.

Daud menyebut bahwa dana untuk belanja obat-obatan sebesar Rp 243.950.000,- dengan dana pendamping sebesar Rp 24.395.000 dengan total per paket sebesar Rp 268.345.000,- dengan nomor rekening 2.012.05.0122.015..2.2.02.04 dinilai Fiktip karena tidak disalurkan.

Selain itu Daud Sinaga membeberkan belanja bahan pakan ternak kambing selama 10 bulan dengan nilai Rp 11.220.000/bulan dengan total Rp 112.200.000 juga fiktip, bukan itu saja, pengadaan peralatan budi daya ternak kambing per paket sebesar Rp 14.234.000,- demikian juga dengan pengadaan kayu bakar sebesar Rp 18.920.000 selama sepuluh bulan. Semuanya fiktip dan harus diusut hingga tuntas, Daud mengakui bahwa kasus ini sudah ditindak lanjuti tim pihak kejaksaan Gindo Marpaung. SH selaku Kasi Pidsus yang menangani kasus tersebut saat itu, Gindo menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah final sebanyak dua titik, yakni Kayu Bakar dan Pakan ternak, sedangkan untuk pengadaan obat-obatan belum dapat ditetapkan, demikian juga pengakuan Kasi Pidsus Zainal Efendi SH bulan juni lalu bahwa untuk kasus itu sedang dibentuk Tim, sabar dulu, ujarnya. (c. 111)

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Utama) : UMAT ISLAM AKAN SELESAIKAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG

TANPA BANTUAN PEMKO SIBOLGA SEKALIPUN

UMAT ISLAM AKAN SELESAIKAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG

Sibolga, Cakra
Sebagai Umat Islam yang berasal dari Kota Sibolga, sangat bangga dengan adanya Masjid Agung yang berdiri megah ditengah Kota Sibolga. Radjoki Nainggolan, SE, MA kepada SKI CAKRA menuturkan bahwa Masjid Agung adalah bagian dari sejarah yang tak dapat dipisahkan dari kota kelahirannya Sibolga. Sejak kecil hingga dewasa beliau selalu menginjakkan kakinya untuk sholat berjama’ah maupun sholat sendiri apabila panggilan adzan berkumandang. Baik itu sholat Shubuh, Dzuhur, Ashar, Mahgrib, hingga Isya. Puluhan tahun yang lalau kata Radjoki Nainggolan pelaksanaan Ibadah di Masjid Agung dalam pimpinan Bapak Alm. H. Amin Awal Hutabarat yang dikenal dengan panggilan Haji Timbul. Tanpa BKM seperti sekarang ini, tak ada keributan, tak ada pula yang tiap bulan minta gaji sebagai pengurus BKM seperti sekarang ini. Padahal Bapak Alm. H. Amin Awal sehari harinya hanya sebagai Penjual Kelapa di Pasar Onan Pasar Belakang (Sekarang Kantor DPRD, Dinas Pendapatan, BPN, Islamic Centre, dan Pengadilan Agama Kota Sibolga).
Radjoki Nainggolan mengatakan, sejak masih duduk dibangku sekolah rakyat, beliau dan banyak anak anak Kota Sibolga sudah mengaji di Islamiyah (Sekarang SD, MTs, MA Islamiyah Sibolga) dan sholat di Masjid Agung Kota Sibolga. Secara nostalgia kata Radjoki mereka ikut berpartisipasi menata dan membangun Pagar Masjid Agung dengan bergotong royong. Mereka gembira mengangkat batu dari Pinang Sori dan Sibiluan ke Masjid Agung dan Islamiyah (dalam sejarahnya, Masjid Agung dan Islamiyah merupakah satu kesatuan yang tak terpisahkan). Pekerjaan itu mereka lakukan dibawah pimpinan Alm. H. Jamjami Siregar, SH (Abang Kandung Tertua Bagdani Siregar). Radjoki Nainggolan mengatakan harapan semoga mereka yang berjasa meminpin dan membangun Masjid Agung yang didirikan tahun 1906 itu mendapat taufik dan rahmat yang tiada terhingga.

Dalam kesempatan itu Radjoki Nainggolan juga menegaskan bahwa Masjid Aung bukanlah Masjid Pemerintah, Masjid Agung bukan milik Pemerintah Kota Sibolga. Masjid Agung tidak sama dengan Masjid Pemerintah pada umumnya, seperti Masjid Muslim Pancasila atau lainnya. Tetapi Masjid Agung adalah Masjid Umat Islam Kota Sibolga.

“Awalnya juga begitu. Masjid Agung dibangun oleh Masyarakat Islam Sibolga tanpa andil Pemerintah Kota, dan kalaupun sekarang berlaku sama, tidak mendapat tempat di Pemko Sibolga tidak akan jadi masalah. Masjid Agung tetap akan terbangun dan kita yakin akan selesai, karena ini adalah tekad Umat Islam Kota Sibolga sejak dulu sampai sekarang”. Kata Radjoki Nainggolan seraya membandingkan Masjid Agung yang dulu dimasa kepemimpinan Alm. Amin Awal alis Haji Timbul tidak sekusut masai sekarang ini.

Radjoki mengatakan, kalau ada yang mau infaq atau bersedekah silahkan saja, istilahnya kalau tangan kanan memberi, kalau perlu tangan kiri jangan sampai tahu. Tidak seperti saat ini, para penyumbang ada yang mempertanyakan kenapa sumbangannya tidak tertera dipapan pengumuman donatur. Memang itu kata Radjoki adalah Hak penyumbang. Tetapi masalah bantuan Pemko Sibolga ke Masjid Agung menjadi satu pergunjingan yang tidak habis habisnya ditengah tengah masyarakat membuat Radjoki Nainggolan lumayan gerah. Bagi Radjoki itu sangat memalukan Umat Islam sedunia, seolah olah kalau tidak ada bantuan Pemko Sibolga tidak akan siap.

“Nauzubillahi min zaliq. Saya kurang terima itu. Bantuan Pemko Sibolga bukan satu satunya yang mampu menyelesaikan Masjid Agung”. Kata Radjoki menanggapi polemik yang dahsyat antara Panitia Pembangunan Masjid Agung dengan Pemko Sibolga yang saling lempar masalah.

Menurut info yang beredar, dari satu sisi Pemko Sibolga mengatakan bahwa Panitia belum mempertanggungjawabkan Bantuan yang diberikan pihak Pemko. Dari sisi lain Panitia Pembangunan Masjid Agung mengatakan telah memberi Laporan Pertanggung jawaban Bantuan yang diberikan Pemko Sibolga, sehingga hal ini menjadi teka teki kepada masyarakat, bak kato Urang Pasisi, Nan Mano Anyo Buayo Nan Mano Anyo Biawak (Seperti kata Orang Pesisir, Yang Mananya Buaya Yang Manapula Biawak, red).

Untuk tidak berlarut larutnya pergunjingan ini Kata Radjoki, Pihak Pemko Sibolga wajib lebih berani mengumumkan ketengah tengah masyarakat bahwa Panitia belum mempertanggung jawabkan bantuan dari Pemko Sibolga, sebaliknya Panitia Juga wajib berani angkat bicara dan mengumumkan kepada masyarakat melalui Jama’ah dan orang banyak bahwa Panitia telah memberikan Laporan Pertanggung jawaban Uang bantuan dari Pemko Sibolga.

Intinya, Kata Radjoki Nainggolan. Kalau memang Panitia sudah menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban, maka Walikota Sibolga tidak berhak menghentikan dan atau menahan Uang bantuan Pemko Sibolga yang telah dianggarkan. Walikota Sibolga harus mencairkan anggaran tersebut agar selesai permasalahannya.

“Atau, silahkan Pemko Sibolga tidak memberikan atau tidak mencairkan bantuan seperti permintaan permintaan sumbanagn masyarakat biasa lainnya. Suka suka Walikota saja, walaupun sudah ada dianggarka tiap tahunnya, walikota bisa mencoret atau menihilkannya sekalipun, bisa saja, sesuka hatinya”. Kata Radjoki Nainggolan.

Begitupun, Radjoki optimis dan hakkul yakin bahwa tanpa bantuan Pemko Sibolga Pembangunan Masjid Agung Sibola pasti akan selesai dengan bantuan ikhlas Masyarakat sedikit demi sedikit bersama do’a. “ Allahu Akbar. Saya yakin dan percaya kepada masyarakat Islam Kota Sibolga pasti mampu membangun rumah Allah itu”. Demikian Radjoki menutup perbincangan. (SDP)

Baca Selengkapnya......

Edisi II Agust 2011 (Sorot) : MAKAN ANGIN

MAKAN ANGIN

Oleh : Maruli P Simanjuntak (Ketua Harian PP LSM CAKRA)

Mencari titik dasar dari luapan keadilan dan keberpihakan ternyata sangat sulit dilakukan, segala bentuk mekanisme yang disusun oleh lembaga lembaga pemerintah ditingkat pusat terkadang “nyeleneh” dan dibongkar habis oleh mereka yang dipusat juga. Ada banyak teori yang dibangun untuk menciptakan kesetaraan, sebegitu banyak pula etika yang terlanggar dengan berbagai bentuk alasan. Seratus aturan yang diciptakan untuk menguatkan kebersamaan, seratus satu soalan yang dibangun untuk melakukan pengkerdilan upaya bersama. Terlalu banyak orang pintar, tapi tak seimbang dengan jumlah orang benar.
Daerah sebagai area yang dipandang jauh lebih arif dan adil karena rakyat tingkat rendah sering bertemu langsung dengan penguasa regulasi ternyata tidak juga. Malah sering, yang di area bawah (daerah) justru yang paling “bugil” dalam mencetak gambar keadilan.

Lihat saja prilaku mereka mereka yang “mengaku” sudah jadi bagian dari penguasanya Tapanuli Tengah. Dengan terkonsep dan tertata rapi, mereka menyambangi pihak pihak yang berada dalam jangkauan kuasa sang penguasa dengan tawaran mendapat kuasa, kembali berkuasa, mempertahankan kuasa, atau mendapat kuasa baru. Inilah gambaran ril yang terjadi sekarang ini, yang merasa “pembentuk” penguasa kadang lebih berkuasa dari penguasa itu sendiri. Berlebihan dan tidak berkesan santun.

Mencari titik dasar dari titik kehidupan bersama bernama demokrasi memang bukan sebuah hal yang mudah didapatkan. Terlalu banyak yang ngambang dan terapung dalam lautan kebijakan yang terekam telinga kebanyakan. Pandangan indah yang bernama rasa adil lebih sering mengolah dirinya menjadi bunglon yang siap merubah warna sesuai keadaan. Bukan satu hal yang lucu, bila hari ini ada kumandang perlawanan terhadap sistem yang diklaim kejam, besok bisa membuka koridor untuk membangun kesepakatan, dan lusanya sudah mengembang bunga bunga kebersamaan. Kehidupan politik yang kusut berbuntut terlalu dalam sudah masuk pada tatanan hidup bermasyarakat yang mestinya tidak carut marut.

Budaya dengan segala kelembutannya juga berperangai sama dengan pola pikir tuannya yang lebih mementingkan kesempatan bernada keuntungan semata. Tokoh budaya, pemangku adat juga sudah sering memasang tabiat, rela diikat oleh kehidupan politik yang pada ujungnya kadang berbuah kelat. Dan dimuaranya, rakyat yang banyak inilah yang menjadi korban sesaat, ya kalau nikmat berurat. Sakitnya kadang tak seberapa berat, tapi malunya mengundang kualat, dan sering pula menikahi laknat.

Sejujurnya. Tidak begitu sulit membentangkan keadilan ditanah merdeka yang namanya Indonesia ini, tapi jadi begitu tak dapat ditata dengan baik dan sempurna, karena manusia yang menjalankan rodanya sudah kehilangan banyak potensi budaya. Penuturan kadang juga tak lagi bermakna, kebiasaan yang dilakoni orang tua dulu dipandang sebagai sebuah prilaku yang tak patut ditiru. Paling tidak dapat dilihat dengan ulah Ibu Ibu baru yang enggan memberikan susu, digantilah dengan vitamin hasil produksi lembu, wajar kalau kemudian sang anak lebih patuh kepada yang memproduksi susu untuknya, ketimbang pada orang yang ia panggil ayah atau ibu.

Politik membawa “puting beliung” nafsu pada banyak orang yang mengklaim kalau ia punya andil dan berhasil sebagai penentu. Ini jadi budaya baru yang datang menyerang bagai hantu malam sabtu, menusuk dan mengikat semua rongga yang ada dijajaran kalbu, dan menjadi penguasa sejati dalam kehidupan yang mengharu biru.

Pada akhirnya, masyarakat marginal tetaplah berada dalam kungkungan marginalisasi yang mumpuni dan tak berkesudahan, masyarakat tetap saja berada dalam kungkungan yang tak dapat dielakkan sama sekali, hanya mampu menikmati bualan dan impian yang tak jelas bak angin yang melintas. Kesadaran akan betapa indahnya demokrasi sudah beranjak dari kata pupus menuju ranah yang lebih rakus, MAMPUS.

Baca Selengkapnya......