EDISI I AGUSTUS 2011 HALAMAN TAPANULI TENGAH

DUGAAN PENYALAHGUNAAN RASKIN

TIMPA KADES PANGARIBUAN

Andam Dewi | Cakra
Masalah yang satu ini memang tak mau juga selesai selesai. Ada ada saja yang mampu berbuat ulah, yang harusnya menolong malah menikung menjali “manolon” (menelan, red). Sebuah kondisi yang terus menjadi dilema ditengah tengah masyarakat Tapanuli Tengah. Dan kali ini siaran langsungnya berasal dari Desa Pangaribuan Kecamatan Andam Dewi.

Beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) yang diberikan pemerintah sungguh sangat membantu masyarakat miskin di Desa Pangaribuan, tetapi sayangnya masyarakat banyak yang kecewa karena Kepala Desa Pangaribuan pilih kasih pada saat pembagian beras, dan tidak hanya itu yang membuat banyak yang merasa kecewa, pasalnya beras Raskin isi 50 kg harus dibagi 4 KK. Hal itu diungkapkan masyarakan yang berdomisili di lorong III Desa Pangaribuan Kecamatan Andam Dewi Tapanuli Tengah.

Bila dilihat dari segi keadilan, seharusnya Kades Pangaribuan tidak selayaknya melakukan hal-hal yang menimbulkan perguncingan negatif di tengah masyarakat karena beliau selama ini sangat dipercayai oleh masyarakat desa Pangaribuan, jatah beras Raskin di desa Pangaribuan diduga disalah gunakan oleh Kades. Sesuai keterangan yang diberikan oleh Sekcam Andam Dewi M. Simbolon bahwa desa Pangaribuan mendapat beras raskin sebanyak 2.520 kg sedangkan jumlah KK sebanyak 144 KK. Tetapi Kades Pangaribuan mengatakan beras yang masuk ke desa yang dimaksud tidak cukup dibagi rata sehingga di lorong I dan lorong II beras isi 50 kg di bagi untuk 3 KK sedangkan di lorong III beras isi 50 kg dibagi untuk 4 KK. Pertanyaannya, apakah ini adil ? Atau apakah kepala desa pilih kasih terhadap masyarakatnya ?. Dan mengapa keterangan sang Kades bisa berbeda dengan info yang disampaikan Sekcam Andam Dewi ?.

Inti persoalannya sederhana, Beras Raskin isi 50 kg apabila dibagi untuk 3 KK berarti setiap KK mendapat jatah beras Raskin sebanyak 16,7 kg, sedangkan jumlah KK di desa Pangaribuan sebanyak 144 KK, berarti beras yang dibutuhkan masyarakat desa Pangaribuan 16,7 kg x 144 KK = 2.404,8 kg masih sisa beras sebanyak 2.520 kg – 2.404,8 kg = 115,2 kg. Apabila beras dibagikan ke semua masyarakat termasuk PNS setiap KK mendapat beras 16,7 kg per KK masih tersisa beras sebanyak 115,2 kg, kemana sisa beras raskin tersebut di salurkan ? Mengapa masyarakat di lorong III per KK hanya mendapat 12,5 kg ?.

Matematika mudah bukan ?. Rasanya semua warga bisa membuat perkalian semacam itu tanpa harus ribet dengan kalkulator kelas tinggi atau semacamnya. Warga dengan mudah bisa memberikan fakta nyata bahwa Pak Kades memanipulasi data, katanya kurang dan harus diambil kebijakan agar cukup, tapi info atasannya mengatakan kalau yang disalurkan lebih dari kata cukup. Intinya, ganjil dari segi hitungan alam.

Hal ini kembali jadi dilema. Bagaimana tidak, Pemerintah telah berusaha untuk membantu masyarakat miskin melalui program RASKIN, program yang memang ditargetkan untuk membantu masyarakat miskin. Jelas semua orang tahu kalau program ini bisa dikatakan merupakan program terarah yang dipastikan mampu memberikan makna baik ditengah tengah masyarakat banyak.

Tapi, itu terkadang tak berjalan sesuai dengan harapan massal, lihat saja dengan akal bulus dan licik para oknum Kepala Desa tidak memikirkan kondisi warga miskin, mereka masih tega melakukan hal-hal yang tidak terpuji demi kepentingan pribadi dan koroni-koroninya. Mereka tega teganya menjadikan masyarakat sebagai ladang keuntungan yang terkadang nilainya pun tidak lah seberapa banyak.

Perbuatan yang sangat memalukan ini dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil dan rakyat miskin. Itu masuk dalam kategori tindakan abnormal yang tak perlu dikembang biakkan ditengah tengah harapan masyarakat untuk diperlakukan adil. Karena itu, Masyarakat desa Pangaribuan berharap kepada Camat Andam Dewi agar menyelesaikan permasalan ini secepat mungkin, masyarakat berharap ada titik terang yang dapat menjelaskan mengapa semua itu bisa dengan mudahnya terjadi.

Selain itu juga para kepala desa diminta secara sadar melaksanakan tugas, sebagai bagian dari mendukung kebijakan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu Camat dan Kepala Desa sebagai ujung tombak di depan di harapkan bekerja secara transparan dalam rangka penyaluran beras raskin. (rtmgr)

PROGRAM MINAPOLITAN HARAPAN BARU

UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP NELAYAN DI TAPANULI TENGAH

Tap-Teng, CAKRA
Setelah Projek Coremap sejak tahun 2004 dan akan berakhir tahun ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kembali kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu kawasan Minapolitan di Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor Kep : 32/MEN/2010.

Melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan rombongan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2010 bertempat di Gedung Olah raga Pemkab Tapanuli Tengah melakukan rapat Koordinasi dan sosialisasi tentang program Minapolitan. Dalam paparan yang diberikan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Republik Indonesia Bapak Dr. Ir. H. Dedy Sutisna, MS menyebutkan bahwa program Minapolitan didaerah Tapanuli Tengah dapat meningkatkan taraf hidup nelayan yang berjumlah 19.600 orang yang mencari nafkah disepanjang 220 KM Pantai Barat Sumatera.

Oleh salah seorang yang dinobatkan menjadi Ibu Minapolitan memberikan paparan yang lebih luas tentang program ini dan memaparkan metoda-metoda penanganan dan keterlibatan berbagai pihak untuk menunjang program ini seperti pihak Perbankan, Pihak Pertamina dan Pihak-Pihak lainnya.

Pelaksana Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Drs. H. Usman Batubara dalam kata sambutannya mengatakan, Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dengan panjang garis pantai sekitar 220 KM, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Singgkil Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan sebelah Barat berbatas dengan Kepulauan Nias/Samudera Hindia. Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari 20 Kecamatan diantaranya 11 Kecamatan berada dikawasan Pesisir dengan jumlah Nelayan sekitar 19.600 orang, dimana sebagian besar nelayan menggunakan Kapal Motor dibawah 10 GT.

Maka pada saat ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu kawasan Minapolitan di Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Nomor : Kep.32/MEN/2010.

Selanjutnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah memberikan perhatian kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama ini yang juga menjadi Projek Coremap sejak tahun 2004 dan akan berakhir tahun ini. Demikian juga pemberian bantuan langsung pengembangan usaha Mina Pedesaan ( Pump Tangkap ) untuk 10 kelompok Nelayan dan pembangunan 2 unit kapal Perikanan dengan kapasitas 30 GT.

Sebagai tindak lanjut dari Kepmen No. 32 tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengambil langkah-langkah komplit dalam pelaksanaan Minapolitan Tapanuli Tengah diantaranya adalah, menetapkan Tim Koordinasi Minapolitan Kabupaten Tapanuli Tengah, menetapkan Kawasan Minapolitan Tapanuli Tengah, telah melaksanakan dengan Instansi terkait untuk membahas kawasan Minapolitan dalam daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat kami informasikan kepada Bapak bahwa kawasan Minapolitan dalam daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebar pada 7 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 8 Desa.

Lebih lanjut pelaksana Bupati dalam kata sambutannya mengatakan, “ Program Minapolitan ini sebagaimana yang telah diatur dengan Zona Inti yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, harapan Kami tidaklah kawasan ini saja yang harus kita bangun tetapi Zona Pendukung pun sangatlah penting, mengingat antara Zona Inti dengan Zona Pendukung harus saling menopang seperti halnya pendaratan ikan labuhan angin yang berada di Kecamatan Tapian Nauli, berdasarkan Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Np. 3 tahun 2002 telah ditetapkan menjadi kawasan Industri. Demikian juga di Kecamatan Sorkam, Barus, Pandan, dan Kecamatan Badiri sebagai sentra produksi Perikanan Tangkap.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah siap mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan Minapolitan dalam daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk itu melalui rapat Koordinasi hari ini mari kita masing-masing sesuai dengan kapasitasnya untuk dapat memberikan Kontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Minapolitan dalam ruang lingkup Kabupaten Tapanuli Tengah

Maka Saya mewakili Pemerintah Daerah sangat mengharapkan kepada Bapak Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama Tim kiranya dapat memberikan pencerahan kepada kami pengelola di daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dimanfaatkan oleh para Stage Holder.

Salah seorang peserta sosialisasi yang diwawancarai SKI Cakra disela-sela rapat Koordinasi Abdul Tholib Sitohang yang merupakan seorang nakhoda penangkap ikan (Tekong) mengatakan, “ Saya salut dengan program ini kalau Program Minapolitan ini nanti terwujud otomatis taraf hidup nelayan akan meningkat dan akan sejahtera, namun sebagai seorang nelayan yang telah memahami karakter Perairan Pantai Barat izinkan Saya memberikan masukan melalui Koran ini “. Kata Sitohang.

Dikatakannya Armada Penangkap Ikan yang dibutuhkan nelayan di Pantai Barat Sumatera ini seharusnya 100 GT keatas. Hal ini untuk mengimbangi Armada-armada pihak luar yang mencuri ikan diperairan kita, maka kalau hanya menggunakan armada yang masih 30 GT belum bisa memberi harapan yang diidam-idamkan oleh nelayan kita. Saya berharap program ini berjalan sesuai keinginan Pemerintah dan masyarakat jangan sampai masyarakat menamai program ini Program dari Republik Mimpi. ( Roberto )

OKNUM GURU DOYAN “BUAH PASIR”

Pastob, Cakra
Oknum guru SD yang satu ini seperti tidak takut kepada atasannya walaupun mungkin tiap hari ketemu. Dan mungkin juga Guru SD yang bernama lengkap Sorban Simanukkalit ini sudah kebal hukum. Bukti kongkritnya, walaupun sudah berulang kali melakukan pelecehan seks terhadap siswanya, yang namanya Sorba Simanukkalit tetap juga tebal muka, tak punya rasa malu or muka badak.

Terbongkarnya kasus yang memalukan ini tentu saja sangat mencoreng nama baik bidang Pendidikan terutama di Kecamatan Pasaribu Tobing yang terkenal daerah religius, penuturan Ramli manalu yang selama ini mengikuti perkembangan kasus tersebut mengatakan, prilaku seks terlarang terhadap siswanya ini bermula dari tahun 2000 lalu, dan sampai dengan tahun 2011 ini masih saja berlangsung tanpa adanya pengendalian.

Ceritanya, kata Manalu. Yang pertama dilakukan sewaktu Sorba Simanukkaklit ketika itu masih tenaga guru yang mengajar di SDN 155696 Aek Nadua, kemudian pada tahun 2008 Sorba Simanukkalit di angkat menjadi kepala sekolah di SDN 153026 Sipakpahi Kecamatan Pasribu Tobing. Paling ironis, keadaan itu bukannya membuat perbaikan, malah membuat kesempatan lebih terbuka bagi sang guru untuk meraba bagian terlarang siswinya.

“Memang Guru yang satu ini sudah sangat biadab dan kurang ajar”. Kata Ramli Manalu. Manalu juga menuding Kadis Pendidikan Drs. Marhite Rumapea memiliki “perasaan” yang sangat tinggi, karena walaupun sudah berulang kali dilaporkan, bukannya memberikan peringatan atau hukuman, sang Kadis malah memberikan hal indah kepada sang guru, yang bersangkutan malah diangkat juga menjadi Kepala Sekolah.

Atas perbuatan Sorba Simanukkalit di SDN 153026 Sipakpahi Kec. Pasaribu Tobing, Tokoh adat dan Tokoh Masyarakat Desa Sipakpahi membuat hukuman secara adat. Sorba pun dipindah tugaskan ke Desa Makmur, tepatnya di SDN 153022 Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing, perlakuan pengetua adat dan tokoh masyarakat dipandang perlu karena perbuatan yang bersangkutan sudah merusak citra Pasaribu Tobing sebagai daerah yang religius.

Tapi ternyata itu tidak membuat Sorba merubah prilaku tak bagus yang ia punya, mungkin Sorba simanukkalit berpikiran bahwa kelakuan bejatnya yang dulu waktu di SDN 155696 Aek Nadua dan SDN 153026 Sipakpahi sudah hilang dari ingatan masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing. Sorba pura-pura jadi orang soleh atau orang baik-baik sehingga para siswa kelas VI tidak merasa juriga dan kesempatan inilah yang dipergunakan Sorba dengan sebaik baiknya. Sorba kembali membuat aksinya yang bejat itu kepada siswinya, kali ini lumayan terdata, jumlah siswi yang jadi korban reamasan Sorba tercatat sebanyak 8 (delapan) orang.

Kepada SKI Cakra para orang tua mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan laporan hal prilaku guru bejat itu kepada Kasek SDN 153022 Makmur. Namun apa daya, Orang Tua hanya bisa pasrah karena hasilnya tidak maksimal menurut mereka, karena Sorba hanya mendapat peringatan saja. Akhirnya, Orang Tua siswa melaporkannya sampai ke KUPT, disana pun Orang Tua siswa hanya mendapat tanggapan dingin, seperti kata orang Jawa Podowae atau sama saja. Warga menganggap KUPT sama sekali tidak punya nyali atau KUPT Tartitus Simbolon manerima BEO. (TEAM).

ADA DUGAAN REKAYASA MDST

PNPM KECAMATAN KOLANG TA 2009 BERUJUNG MALANG

Kolang, Cakra
Sesuai dengan keterangan masyarakat Desa Hurlang Muara Nauli menyatakan bahwa pembuatan Pengerasan Jalan sepanjang 1.400 M TA.2009 sampai saat ini belum juga dapat selesai dengan baik. Ini menjadi begitu dilematis, karena dana yang dianggarkan untuk proyek dimaksud cukup besar. Artinya, kurang dapat diterima akal jika pekerjaan itu tidak dapat tuntas dengan sempurna hingga sekarang ini sementara dananya begitu besar mencapai angka Rp 285.883.500,-.

Kecamatan Kolang Nauli memang banyak menyimpan misteri. Proyek demi proyek yang dianggarkan banyak yang mati suri, kabur gambar, yang jelas pangkalnya saja, tapi sama sekali tak jelas dimana posisi ujungnya. Semuanya membuat banyak warga yang kabur pandangannya, sebab tak tahu persis mau menjelaskan apa jika ditanya.

Begitu juga dengan pembuatan lapangan bola di Kelurahan kolang Nauli yang tak kunjung selesai, padahal sama seperti pembangunan jalan tadi, dananya juga cukup besar, tercatat sebanyak Rp 283. 537.000,-. Dana yang besar itu ternyata tak mampu membuat pekerjaan selesai. Jadi problem bagi masyarakat karena awalnya itu tampak begitu nyata, tapi makin hari makin tak pasti, dan itu tadi, hingga kini tak jelas sama sekali. Tidak itu saja, yang paling ironisnya adalah musyawara terakhir (MDST) Masyarakat yang digelar pihak pelaksana terasa begitu ganjilnya, sebab dalam pelaksanaan MDST itu satu orang pun dari unsur masyarakat tidak diundang sama sekali. Tak ada warga yang mengaku mendapat undangan MDST, sehingga ditengarai tanda tangan masyarakat pun semuanya di rekayasa oleh pengurus PNPM-MP. Guna memuluskan jalannya, pihak pengurus bekerja sama dengan PJOK. FK. FT. UPK dan TPK. Lengkaplah penderitaan pendengar, sempurna pula objek pengurus dengan untung besar.

Saat Tim SKI Cakra mendengar adanya musyawarah PNPM Rabu kemarin di Aula Kantor Camat Kolang, Tim SKI Cakra langsung meluncur guna melakukan konfirmasi kepada PJOK Rosmawati Galingging, namun sayangnya, begitu PJOK Rosmawati melihat kehadiran Tim SKI Cakra serta merta semuanya bubar, bahkan sang PJOK pun langsung ngacir or meluncur kabur alias menghilang entah kemana.

Sebagai upaya untuk mendapatkan info pasti, Tim SKI Cakra mencoba berbagi tugas mencari Rosmawati Galingging sang PJOK, salah satu dari Tim langsung beranjak keruangan kerja yang bersangkutan, hasilnya kosong. Tak ada yang namanya Rosmawati dalam ruangan itu, PJOK itu sudah tak berada ditempat, lenyap. Tim Cakra bertanya kepada salah satu staf kantor Camat kemana perginya Sang PJOK. Namun Tim SKI CAKRA mendapat jawaban klasik yang terang saja kurang dapat menuai simpatik. Jawabannya singkat dan padat, pergi kepesta. Hebat kan ?, sementara baru berselang lima menit Tim sampai ke Kantor Camat yang katanya ada rapat, tapi PJOK Rosmawati Galingging sudah mampu menghilangkan diri dengan begitu rapi.

Mendapat gelagat itu, Tim SKI Cakra meminta dengan sangat serius kepada ketua tim kordinasi PNPM-MP Kabupaten Tapanuli Tengah agar PJOK . FT . FK dan yang lainnya yang ada di Kecamatan Kolang agar segera ditindak. Setidaknya, itu dapat menjadi bagian penting dalam upaya meluruskan harapan umum untuk dapat melihat semua proses pembangunan berjalan lancar, damai, dan berkesudahan baik. (JS)

HEBATNYA KOLANG DI TAHUN 2011

RASKIN MENGHILANG BAK SILUMAN

Kolang, Cakra
Masalah RASKIN di Tapanuli Tengah memang lumayan mendatangkan banyak cerita, diberbagai kecamatan hal ikhwal yang satu ini tidak luput dari buah bibir masyarakat. Dan sedihnya, kesemua itu berlatar belakang kekurangnyamanan atau keadaan yang kemudian membuat masyarakat merasa dirugikan.

Kali ini hal masalah RASKIN muncul dari Masyarakat Kecamatan Kolang. Warga kecamatan yang berbatasan dengan Tapian Nauli ini sangat resah akhir akhir ini. Apa pasal ?. ternyata yang membuat banyak warga resah tidak lain tidak bukan karena menghilangnya RASKIN dari Kantor Camat setempat.

Sesuai dengan informasi dari masyarakat Kecamatan Kolang, sampai saat ini tidak pernah sampai kepada masyarakat Kecamatan Kolang apa yang namanya RASKIN, sementara Kecamatan Kecamatan yang lain semuanya sudah ada yang tiga kali masuk, di Kecamatan Kolang, jangankan tiga kali, dua kali, satu kali saja pun tidak pernah terima jatah raskin.

“Untuk itu kami Masyarakat Kecamatan Kolang ingin penjelasan yang pasti kenapa dan mengapa raskin itu menghilang”. Kata SB. Hutagalung, Penduduk Desa Sidari ini mengatakan kalau penilaian beliau semua keadaan ini merupakan permainan Camat Kecamatan Kolang yang berkoalisi dengan kabag Kesra Rosmawati Galingging.
Ditambahkan SB Hutagalung, Masyarakat Desa Sidari tidak pernah Bon. “Bahkan kalau kami mau memgambil raskin harus duluan uang kami berikan kepada yang bersangkutan”. Kata Hutagalung pada Tim SKI CAKRA saat bertemu di Desanya. Untuk itu kata SB Hutagalung, mereka dari segenap dari lapisan masyarakat Kecamatan Kolang butuh bantuan Bapak Wartawan SKI Cakra agar raskin untuk Kecamatan Kolang supaya dapat mempertanyakan langsung kepada KABULOG SIBOLGA, apa dan bagaimana sesungguhnya sehingga RASKIN menghilangkan diri dari Kecamatan Kolang. Tapi, kenyataan itu cukup meragukan, karena RASKIN tak mungkin berlari dan bersembunyi sendiri, lain cerita kalau yang dilarikan atau disembunyikan. Kalau itu masuk akal. Dan kalau itu yang memang terjadi, tentu hal dimaksud tidak dapat diterima juga, karena RASKIN hanya untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang ada diseluruh kawasan nusantara, RASKIN tidak diatur untuk di larikan, disembunyikan, dan atau digelapkan.

Tim SKI Cakra mencoba menghubungi Kesra Rosmawati Galingging lewat ponsel sampai beberapa kali untuk sekedar konfirmasi, namun apa daya, Rosmawati tidak sudi mengangkat ponselnya sama sekali. Tak ada niatan yang datang dari Sang Kesra untuk sekedar memberi tahu kemana RASKIN bersembunyi.

Hal ini tentu saja amat sangat mengganggu jika tetap berjalan sesuai selera yang bersangkutan. Perlu adanya tindak lanjut dari pejabat yang diatasnya, sebuah tindakan nyata sangat diperlukan untuk dapat setidaknya melakukan fresing agar yang bersangkutan lebih peduli kepada hal hal yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu kami Tim SKI Cakra sangat memohon kepada Bapak pelaksana Harian Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat memberikan pengertian kepada Camat Kolang dan bagian Kesra Rosmawati Galingging bahwa RASKIN sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak perlu diikut sertakan dalam permainan “rodarodi” (Permainan sembunyi,red) dan harapan masyarakat tentunya agar secepat mungkin dipertanyakan. (ALS).

Baca Selengkapnya......

EDISI I AGUSTUS 2011 HALAMAN EDUKASI

KASIHAN ....

SMKN 1 BARUS UTARA TAK MILIKI JARINGAN LISTRIK

BARUS UTARA | CAKRA
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Barus Utara terletak di Pangasean Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara kondisinya sangat memperihatinkan, pasalnya semenjak sekolah tersebut berdiri sampai sekarang sekolah tersebut belum dilengkapi dengan jaringan listrik PLN bahkan jalan menuju kesana masih berlapis tanah campur batu, keadaan yang cukup menyedihkan untuk ukuran sekolah negeri.

Hal ini diungkapkan KUPT Kecamatan Barus Utara R. Situmorang di ruang kerjanya kepada SKI CAKRA baru baru ini. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam kita harus mengakui bahwa Peningkatan sarana dan prasarana di SMKN 1 Barus Utara sudah masuk stadium darurat dan perlu diperhatikan khusus. Banyak hal yang tak layak berlaku disana, padahal sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah dimaksud wajib mendapat perhatian yang ektra.

Kisah sedih yang menjadi bagian dari SMKN 1 Barus Utara lumayan berlipat, lihat saja para guru dengan segala kendala yang harus mereka tempuh setiap harinya, para pendidik yang berkenderaan sepeda motor sering terpaksa meninggalkan kenderaannya jauh dari lokasi sekolah. Hal tersebut harus dilakukan sebab jalannya mendaki dan berbatu, apalagi pada saat musim hujan, badan jalan digenangi air dan becek. Jadilah para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa itu berjibaku bersama para anak didiknya mendaki jalanan licin, berlumpur, dan penuh bebatuan, tentu saja itu sangat menganggu bagi mereka. Ganguan itu pula dapat mempengaruhi tingkat kehadiran siswa/i dan tenaga pengajar yang ada.

Tak sampai disitu ternyata, keadaan itu di tambah lagi jaringan listrik PLN yang belum tersedia hingga jaman sudah semodern ini. Padahal, listrik menjadi begitu vital untuk ukuran sekolah, tidak hanya sekedar menertibkan administrasi, penyimpanan file, dan lain lainnya tidak dapat dilakukan dalam hardisk komputer, bagaimana mungkin, hingga kini belum ada komputer tenaga matahari atau tenaga angin yang dijual di Indonesia.

Pengaruh ketiadaan arus listrik itu juga membawa pengaruh yang sangat mengganggu banyak setuasi siswa di sekolah. Seperti pembelajaran TIK misalnya, sekalipun fasilitas Laboratorium Komputer super lengkap tidak akan dapat berjalan optimal, karena tak ada aliran listrik untuk membuatnya jadi hidup, sehingga pada saat pelajaran komputer para siswa harus pergi ke tempat rental komputer yang ada di daerah setempat, bahkan katanya, sekolah tersebut pernah harus menyewa tempat untuk sekedar menuntuskan pelajaran komputer.

Kenapa demikian ?. Yang jelas KUPT Barus Utara R. Situmorang menyatakan, pemasangan jaringan listrik dan perbaikan jalan menuju SMKN 1 Barus Utara sudah dua kali di usulkan pada saat Musrenbang tahun 2010 dan tahun 2011, tetapi kesemuanya hanya berhenti pada pengusulan belaka, hingga kini belum terealisasi sama sekali. Intinya, Kondisi SMKN 1 Barus Utara perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sangat menyedihkan, ternyata di Kabupaten ini masih ada sekolah lanjutan atas yang belum memiliki jarngan listrik.

Hal ini harus jadi sorotan dan wajib menjadi pertimbangan tinggi dari Pemkab Tapanuli Tengah, ada banyak kekhawatiran yang muncul ditengah tengah masyarakat jika kondisi dimaksud terus berlanjut tanpa adanya perbaikan menuju perubahan. Di khawatirkan minat para siswa untuk sekolah disana kian hari bisa semakin berkurang, dan yang paling membuat khawatir tentunya jika kondisi ini dibiarkan terus sekolah ini akan jauh ketinggalan dengan sekolah sejenis yang tersebar cukup merata di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Camat Barus Utara Ir. R. Togap. P. Mahulae yang berhasil diwawancarai SKI CAKRA perihal upaya peningkatan pendidikan di Kecamatan Barus Utara, beliau mengakui masih banyak kekurangan, khusus untuk SMKN 1 Barus Utara perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yaitu perbaikan jalan dan jaringan listrik yang belum tersambung.
Secara umum, kepada SKI CAKRA Camat Barus Utara mengatakan bahwa beliau juga mengharapkan adanya penambahan tenaga pendidik, hal tersebut diperlukan karena masih banyaknya dijumpai tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah sekolah yang ada di Kecamatan Barus Utara, seperti SMKN 1, SMPN 2 dan SMPN 3 Satu Atap di desa Purbatua.

Camat Barus Utara berharap Pemerintah Kab. Tapteng melalui Kepala Dinas Pendidikan Tapteng agar menambah tenaga pengajar (guru) PNS di sekolah yang dimaksud. Sedangkan Sekcam Barus Utara Panjaitan mengingatkan, masih sering di jumpai siswa/i pada waktu jam pelajaran berlangsung murid didik berkeliaran, sehingga perlu upaya dalam pembinaan sekaligus diadakan razia kasih sayang, tenaga baru BP sangat diharapkan demi membingbing siswa/i yang kedapatan berkeliaran.

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini yang serba komputerisasi di kwatirkan sekolah ini akan selalu tertinggal dan terbelakang dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, pendidikan berbasis karakter mulai tahun ajaran 2011/2012 di SMKN1 Barus Utara mungkin tidak akan terwujud. (ndk)

Penyaluran Dana BOS

Wapres: Minggu II Agustus, Dana BOS Tuntas

Sibolga, CAKRA
Bantuan Dana BOS masih menjadi harapan besar bagi sekolah/madrasah yang ada, dan tentu saja hal yang paling ditunggu tentu saja waktu pencairan yang katanya GPL alias gak pake lama. Itu menjadi begitu wajar, karena banyak pos pengeluaran yang harus dibayarkan pihak sekolah/madrasah berasal dari dana BOS, apalagi kalau sekolah/madrasah swasta, pencairan dana BOS dipastikan adalah hal yang paling di idamkan.

Kali ini tampaknya agak lumayan bagus beritanya, Wakil Presiden Boediono menginstruksikan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna menuntaskan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hingga periode triwulan II yang berakhir pada Juni 2011, masih ada 39 kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana BOS. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat kepada para wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/7/2011). "Wakil Presiden memberi batas waktu minggu kedua bulan Agustus 2011, perbaikan mekanisme penyaluran BOS ini harus sudah selesai dirumuskan dan dilaporkan ke Wakil Presiden," kata Yopie.

Terkait penyelesaian dana BOS, pemerintah, sambung Wapres, juga menginstruksikan semua pemerintah kabupaten/kota melakukan perkiraan alokasi anggaran untuk BOS 2012 lebih awal. Pemerintah juga akan merumuskan mekanisme penalti untuk daerah yang terlambat menyalurkan dana BOS. Pasalnya, di samping ada daerah-daerah yang tak disiplin terkait penyaluran dana BOS, ada juga daerah yang bersikap proaktif.

"Sebagai contoh, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, pada Triwulan III-2011 hanya memerlukan waktu satu hari saja untuk mentransfer dana BOS ke sekolah. Dana dari pusat turun pada 6 Juli 2011 dan pada keesokan harinya, 7 Juli 2011, dana BOS sudah ditransfer ke sekolah. Sementara di Kabupaten Wonogiri juga di Provinsi Jawa Tengah, penyaluran dana BOS Triwulan III-2011 sudah selesai pda 12 Juli 2011, enam hari setelah dana dari pusat turun," kata Yopie.

Di kabupaten-kabupaten tersebut, satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengurusi BOS aktif mengambil berbagai langkah insiatif untuk penyaluran dana BOS. Langkah-langkah itu antara lain mengalokasikan anggaran dana BOS pada RAPBD, jauh hari sebelum dana BOS cair. Dengan demikian, penyaluran dana BOS ke sekolah langsung dapat dijalankan begitu dana BOS cair.

Menurut Yopie, pemerintah telah mengidentifikasi penyebab keterlambatan penyaluran dana BOS. "Pertama, pemantauan Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan masih banyak daerah yang belum mengubah tata cara penyaluran dana BOS mengikuti mekanisme baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Yopie. Kedua, sebagian daerah tetap menganggap dana BOS sebagai bagian dari APBD sehingga penyalurannya menunggu pengesahan APBD maupun APBD Perubahan. Akibatnya, penyaluran dana BOS menjadi terlambat. Ketiga, di berbagai daerah kerap terjadi keterlambatan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) oleh bupati atau wali kota.

“Berita itu tentunya cukup bagus didengar, jika memang bisa cair pertengahan Agustus, berarti kegiatan sekolah dan honor kawan kawan dapat dibayar sebelum lebaran”. Demikian salah seorang kepala SD di Sibolga kepada SKI CAKRA. “Sebagai sekolah swasta, kita tentu sangat berharap dana BOS selesai dengan cepat”. Katanya menutup pembicaraan.

Masalah dana BOS bisa jadi masalah kata banyak guru guru kalau pencairannya sampai akhir Agustus. “Banyak guru yang berharap BOS cepat cair, paling tidak sebelum lebaran ini sudah sampai kerekening sekolah”. Kata Guru lain saat berbincang dengan SKI CAKRA di GOR Sibolga Jalan Sudirman Aek Parombunan Rabu (27/7). (Muti)

KATANYA ENAK JADI ORANG MANADO

ANAK PUTUS SEKOLAH AKAN DICARI WALIKOTA

Sibolga, CAKRA
Ada cerita menarik setelah munculnya kepermukaan berita tentang keputusan Wali Kota Manado Vicky Lumentut yang mengeluarkan instruksi kepala 9 Camat dan 87 Lurah yang ada di kota Manado untuk mencari dan mendata semua anak putus sekolah yang telah bekerja. Dan tujuan dari semua data itu adalah untuk mengembalikan mereka yang putus sekolah itu kembali kesekolah sebagai seorang siswa atau siswi.

Ceritanya, Walikota Manado Vicky Lumentut mencanangkan Manado sebagai kota layak anak, maka semua anak yang masih berusia sekolah harus berada di tempat seharusnya tidak boleh bekerja karena mereka harus menerima bekal untuk masa depanya. Dikatakan Lumentut sebagai tulang punggung masa depan bangsa, anak-anak tak boleh dibiarkan bekerja, mereka harus bersekolah dan menikmati kesejahteraan, membiarkannya bekerja di usia sekolah adalah hal yang sama sekali tidak benar.

Lumentut juga mengatakan sejalan dengan upaya menghadirkan Manado sebagai kota layak anak pemerintah tengah mengembangkan rumah pintar supaya bisa merangkul anak-anak jalanan dan putus sekolah untuk diberikan pendidikan non formal yang memungkinkan mereka menikmati sarana pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan.

Dengan upaya ini Lumentut mengatakan pemerintah sangat berharap kiranya Manado bisa menjadi kota layak anak sehingga Manado kota model ekowisata dan misi menjadikannya sebagai kota yang menyenangkan bagi semua orang akan terlaksana. Untuk mendukung program ini Dinas Tenaga Kerja Manado telah melakukan beberapa pelatihan untuk anak-anak usia sekolah yang tak lagi bersekolah supaya bisa kembali ke persekolahan. "Pelatihan ini dilakukan selama sebulan yang diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Manado, disini mereka diberikan pembekalan dan pelatihan mental untuk membuat mereka bisa kembali ke sekolah dan tidak merasa asing di tempat itu," demikian Kepala Dinas Tenaga Kerja Manado, Ubaila Maaruf.

Ubaila Maaruf mengatakan pelatihan tersebut dilakukan untuk menarik para pekerja anak supaya bisa kembali ke tempat dimana seharusnya mereka berada yakni sekolah formal dan ini akan dilakukan setia tahun sebagai program pemerintah pusat dan daerah. Maaruf mengatakan dengan program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini dan menyiapkan generasi muda penerus cita-cita bangsa.

Jika memasang kalimat tersebut sebagai bahan pertimbangan, ukuran kota Sibolga yang kecil mungil tidaklah susah mencari dan mendata mereka yang tidak lagi berada di bangku sekolah saat usia masih kategori siswa. Tidak juga susah mengembalikan mereka kembali ke bangku sekolah mengingat jumlah sekolah yang ada di negeri berbilang kaum ini masuk dalam kata cukup mampu menampung.

“Jika Pak Wali mau mengadopsi tindakan Walikota Manado itu, saya pikir cukup bagus Bang, kita tahu. Kalau di kota kita ini banyak anak putus sekolah”. Kata Pak Sihotang, seorang guru di MTs Swasta yang ada di Kota Sibolga. “Mereka putus sekolah dengan berbagai macam alasan yang ada, tapi katanya paling banyak karena alasan ekonomi”. Kata Pak Sihotang kepada SKI CAKRA baru baru ini.

Terlepas benar atau tidaknya itu semua, apa yang dilakukan Walikota Manado patut ditiru oleh Walikota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk. Mendata dan mengembalikan anak anak putus sekolah itu kembali ke sekolah amat sangat bagus bila dapat dilaksanakan dengan baik. Itu semua tentu saja akan mendatangkan nilai yang sangat positif kedepannya. Apapun alasan yang disampaikan, apapun masalah yang harus dihadapi, yang pasti, mengembalikan anak anak itu kembali ke sekolah adalah hal yang patut menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan mengingat potensi anak putus sekolah cukup besar di Sibolga.

Belakangan ini memang kencang berhembus adanya rencana Pemko Sibolga ingin membangun rumah singgah, satu wacana yang sudah bergulir sejak lama, namun belum terealisasi hingga kini. Bercermin dari apa yang dilakukan Walikota Manado, Kota Sibolga juga pantas untuk menjadikannya program penting sebagai upaya menjadikan kota sibolga tidak banyak dihuni oleh anak anak putus sekolah. Dan mendirikan rumah singgah adalah salah satu solusi yang terbaik. (SDP)

Anggaran

Mendiknas Usul Dana Pendidikan Tambah Rp 11,7 T

Sibolga, CAKRA
Anggaran yang diperuntukkan bagi dunia pendidikan lagi lagi bertambah, dan angka pertambahannya cukup signifikan. Dan tentu saja hal ini diharapkan dapat menambah kemampuan lembaga pendidikan dalam upaya lebih mencerdaskan anak bangsa.

Bertambahnya anggaran dana itu berasal dari Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh yang mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan tambahan dana pendidikan sebesar Rp 11,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011. Hal itu dikatakan Nuh seusai rapat mengenai penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/7/2011). "Persisnya Rp.11,762 triliun, jangan dikurangi," ujar Nuh.

Menurut Muhammad Nuh, tambahan dana itu akan digunakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seperti tambahan beasiswa untuk masyarakat miskin. "Beasiswa ya, saat ini terdapat 1,08 juta siswa. 2,5 persen yang putus sekolah dan 3,3 juta lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang tidak bisa melanjutkan. Oleh karena itu yang kebanyakan persoalan ekonomi kita kasih beasiswa. beasiswa 2,5 juta SD tambahannya 627 miliar," kata Mendiknas.

Berita tentang hal dimaksud setidaknya mampu mendatangkan kegembiraan bagi banyak kalangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Bukan hanya sekolah sebagai pengelola, tapi juga masyarakat sebagai pengguna.

“Mudah mudahan itu tidak hanya sebatas usulan, tapi jelas jelas terjadi dan mampu memberikan nilai plus di pendidikan kita”. Itu kata Pak Pasaribu, orang tua wali murid yang ngaku anaknya yang sedang bersekolah ada 5 orang. “Seperti saya, bantuan bantuan seperti itu sangat bermakna Bu”. Kata Pasaribu kepada Kru SKI CAKRA.

Pasaribu mengakui, bantun beasiswa bagi kalangan orang tua nyaris seperti mendapat rezeki bagus dan membantu keluarga keluar dari lubang kesulitan ekonomi. Seperti Pasaribu yang punya 5 anak yang sedang bersekolah, anak pertamanya kelas XII SMK, kedua kelas X SMA, ketiga Kelas VIII SMP, keempat kelas VI SD, dan sibungsu duduk dikelas IV SD. Bisa dibayangkan memang, bagaimana besaran dana yang harus disiapkan Pak Pasaribu setiap harinya, betapa sulitnya beliau jika dibanding dengan kegiatan kesehariannya yang hanya penyedia jasa bongkar muat. (Muti)

Baca Selengkapnya......

OPINI EDISI I AGUSTUS 2011

PENYALURAN DANA BOS DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

(Dari Yang Kusut hingga Harapan Torehan Cita Cita Bangsa)

Catatan :

Mutiara S Hutagalung (Pimp. Perusahaan SKI CAKRA)

Paling tidak, kita tahu kalau dalam kurun waktu belum lama ini, Ombudsman RI telah melakukan monitoring terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2011 di beberapa daerah. Hasilnya, Ombudsman RI menemukan beberapa permasalahan mendasar yang memicu terlambatnya penyaluran dana BOS ke sekolah.

Pertama, telatnya penyaluran dana BOS ke sekolah karena birokrasi pencairannya terlalu rumit. Sebelum ditransfer ke rekening sekolah, dana BOS harus melalui kas daerah terlebih dahulu. Hal itu menyebabkan proses pencairannya semakin lama dan melalui proses panjang.

Kedua, kurangnya koordinasi dan sosialisasi dalam perubahan mekanisme penyaluran tersebut. Dalam hal ini, komite sekolah kurang dilibatkan untuk berpartisipasi membantu penyaluran dana BOS tersebut. Selain itu, waktu sosialisasi mekanisme penyaluran sangat berdekatan dengan waktu pelaksanaannya. Hal ini terbukti dari Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang baru diterbitkan pada 28 Desember 2011, sedangkan triwulan pertama penyaluran dana BOS sudah dimulai sejak Januari 2011.

Masalah ketiga adalah prosedur administrasi yang begitu rumit. Berdasarkan draft laporan Ombudsman tentang penyaluran dana BOS 2011 diketahui, bahwa sekolah mengalami kesulitan dalam melengkapi syarat administrasinya. Sekolah penerima harus menyiapkan rencana kegiatan anggaran (RKA), daftar penggunaan dan syarat-syarat lainnya yang memerlukan banyak data dan memakan waktu cukup lama, sehingga penyaluran dana BOS ke sekolah menjadi sangat terlambat. Khususnya pada triwulan pertama (Januari-Maret).

Sejujurnya, keterlambatan dana BOS bukanlah masalah yang paling pelik dalam dunia pendidikan milik kita. Kusutnya lalu lintas dana BOS hingga sampai ketangan sekolah bukan juga merupakan hal yang paling memekakkan telinga kita. Ternyata, masih ada problem lain yang kusutnya jauh lebih kusut dari jeruk purut. Berkelok dan berbelok jauh kedepan dan terkadang berkesan kurangnya keinginan untuk membuka lebar tabir informasi hal dana BOS yang sampai ketangan sekolah.

Taruhlah kalau yang berstatus swasta. Apalagi yang Yayasan Pengelolanya lebih banyak tidur daripada terjaga, hingga Kepala Sekolah terkadang berubah menjadi pencari dana, tida lagi sekedar penerima dana. Sehingga, dana BOS kemudian lebih banyak mengarah kepada pendidik daripada yang dididik adalah hal yang amat sangat lumrah sekali, sebab tak ada kucuran dana segar yang lebih bugar dari dana BOS.

Tapi, kalau untuk sekolah yang berstatus negeri melakukan hal yang sama ?, tentu itu akan jadi hal yang kurang nyaman juga, masih banyak aliran segar yang umumnya bugar dari sekedar dana BOS yang masuk ke kas sekolah, semisal DIPA. Atau paling tidak, operasional sekolah itu tertampung apik di APBD dan atau APBD-P di tingkat Kabupaten/Kota. Akhirnya, jika kemudian muncul tudingan adanya penggunaan salah sasaran bukanlah hal yang boleh dipandang lumrah. Bukti riil yang ada dilapangan sudah jelas, bahkan untuk mengumumkan arah pengeluaran pun para pengelola sekolah itu enggan.

Memang, keengganan itu masih menyimpan tanda tanya besar, apakah mereka enggan karena mereka tidak paham dan tak punya kemampuan menyusun atau karena mereka secara tegas teranga benderang melakukan penyimpangan. Istilah, ngapain takut kalau memang tak melakukan kesalahan. Jika memang para Kepala Sekolah itu menjalankan semua ketentuan dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya, mengganggarkan sesuai dengan peruntukan yang selazimnya, apa yang membuat mereka takut mengumumkannya.

Tapi sudahlah, biarkan mereka dengan segala ulah yang mereka punya. Biarkan mereka gembira dengan apa yang sudah mereka nikmati semau mereka. Yang jelas, kita patut bersyukur jika pendidikan dasar sembilan tahun dapat diakses gratis seluruh masyarakat. Pemerataan pendidikan menjadi salah satu cita-cita bangsa. Berbagai undang-undang disahkan dan dana dialokasikan untuk cita-cita itu. Namun, berbagai pernyataan jaminan negara atas pendidikan itu tak lebih retorika. Menguatnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pendidikan belum diimbangi langkah nyata meningkatkan pemerataan akses dan mutu yang bebas dari tekanan dan basa-basi politik.

Tapi, jelas sekali dalam praktek nyata, perwujudan pemerataan pendidikan tak hanya sekedar memerlukan undang-undang dan dana. Tapi juga perlu hal hal lain yang lebih dari sekedar aturan yang pada ujungnya kadang berubah manis menjadi sekilas life servis. Jadi, Apa permasalahan pemerataan pendidikan kita sekarang ?

Hambatan yang paling utama soal upaya pemerataan pendidikan itu justru ada pada konsep ”gratis” yang dikumandangkan banyak orang dan pemerintah sebagai sponsor utamanya. Pembombardiran info soal sekolah gratis “menggoreng” kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, ya kalau gorengannya manis, persoalan yang muncul justru berbanding terbalik, penggorengannya terlalu lama dan akhirnya jadi hangus. Slogan dan iklan pendidikan gratis melambungkan harapan rakyat tentang jaminan negara. Penebaran info yang terasa begitu lebihnya membawa fakta baru ditengah tengah masyarakat kita, masyarakat merasa bahwa kesemua yang berhubungan dengan pendidikan dan dunia yang ikut dengannya sudah tercover dalam anggaran pemerintah. Faktanya ?, Ironis. Jelas sekali hingga sekarang kini, jauh setelah kemerdekaan, negara jelas jelas belum pernah mampu (dan bersedia) menanggung cuma-cuma seluruh biaya pendidikan rakyat. Itu faktanya.

Inti masalahnya bukan hanya sejauh mana pendidikan benar-benar bisa ”gratis” dan atau bagaimana mengatasi ragamnya masalah yang muncul dalam penyaluran dana bantuan operasional, akan tetapi secara nyata kita harus menerima bahwa, konsep pendidikan gratis telah mencuri prinsip kemandirian warga sebagai bagian terpenting dari inti kemerdekaan politik dan mengalihkannya kepada ”niat baik” para pemegang amanat rakyat. Dimana, saat warga terbuai mimpi pendidikan tanpa biaya, ternyata wujudnya justru kian jauh dari jangkauan kekuatan mereka. Harapan yang telanjur digantungkan pada elite negara yang selalu menegaskan jaminan perundang-undangan atas pendidikan rakyat terburai tak bermuara, sebab para elite negara murni adalah politikus yang bertindak berdasar naluri kepentingan semata, nyaris tak ada keberpihakan substansi. Dengan kata lain, meski pemerataan pendidikan adalah kebijakan negara, implementasinya amat tergantung kebijaksanaan penguasa berdasar kepentingan politik mereka. Dalam konteks itu, konsep ”gratis” telah memasung dan mematikan inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sejak dulu, dari dulunya dulu, sebelum negara ini ada.

Bagaimana dengan Pemerintah Daerah ?. Banyak yang teganjal sial, pemerataan pendidikan terhambat kesadaran rendah para pemimpin daerah. Otonomi melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah. UU BHP, misalnya, memberi kewenangan pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan SD, SMP, dan SLTA (Pasal 21). Konsekeunsinya, tanggung jawab pembiayaan yang besar juga harus dipikul pemerintah daerah.
Dalam konteks SD-SMP seperti diatur Pasal 41, masih harus ditegaskan berapa yang harus ditanggung pemerintah pusat (60 persen) dan 40 persen pemerintah daerah. Yang jelas, pemerintah daerah juga diwajibkan menanggung minimal 1/3 biaya operasional SLTA.

Tapi, kembali yang ditemukan tetap saja sial, karena itu semua adalah ketentuan di atas kertas. Prakteknya, pewujudan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan pendidikan amat tergantung komitmen dan niat pemimpin setempat. Realitanya, boro boro ingin memberi lebih kepada dunia pendidikan, yang berkembang justru sebaliknya, untuk menjadi pemimpin di sekolah para calon harus lebih dulu membangun komitmen, dan komitmen itu tak akan jadi sebuah hal yang penting dipandang mata jika tanpa lampiran dana sesuai selera sang pemenang Pilkada.

Sakitnya lagi, Otonomi pembiayaan pendidikan juga berpotensi menyesatkan publik. Janji pendidikan gratis dalam kampanye para calon kepala daerah dan caleg, adalah contoh politisasi vulgar yang berakibat tragis. Omong besar semacam itu menjadi komsumsi publik yang sering menadi jargon politik yang sambung menyambung. Sayangnya, sambungan itu begitu pendek, karena hanya sekedar tulisan dari satu kertas ke kertas berikutnya, tanpa realisasi.

Dan jikapun yang kampanye itu berhasil duduk sebagai pemenang pilkada, pemberian nilai lebih kepada pendidikan justru berubah menjadi praktik pelunasan utang politik, bukan merupakan kesungguhan yang harus dan wajib dilakukan. Semestinya, pemberian nilai lebih kepada pendidikan tak mesti masuk dalam skenario kampanye dan atau janji politik, sebab pendidikan harus menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa dan negara. Keseriuasan terhadap dunia pendidikan harus berlaku umu, tak penting siapa Bupati atau Walikotanya, tak perlu siapa yang terpilih menjadi dewan atau lainnya.

BERAGAM OPINI DAN ETIKA PUBLIK

OLEH : DJAKFAR SIDDIK LUBIS

Saat ini , badai politik mengharu biru kan suasana di tanah air , masyarakat disuguhi berbagai akrobatik penjungkir balikan fakta dan hukum , para anggota dewan , pakar hukum ,politisi bahkan para insan pers turut mewarnai gejolak yang timbul dalam dekade ini , apakah Bangsa ini sedang mengalami defisit dalam soal public ethies .

Beragam pandangan , pendapat mengenai Hukum , kritik Sosial dan kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, separuh dari kebijakan ini bertolak belakang dengan pelaksanaan kinerja Aparatur Negara, di Republik ini. Dinegeri ini ketika kekalutan politik menutup akal sehat, ketika Hukum menjadi pasar gelap Keadilan, kita mendengar dan menyaksikan beberapa sosok yang begitu kokoh memegang kejujuran, Etika dan Integritas, memiliki segudang prestasi dalam pelaksanaan kinerjanya yang sehat dan beriman, justru di hakimi dengan berbagai dalih dan hukum yang tidak dapat di terima akal bahkan oleh Hukum itu sendiri, Ironis .

Keadilan yang begitu didambakan oleh masyarakat banyak hanyalah bayangan pata morgana, yang tak pernah terwujud entah sampai kapanpun, karena sehari hari kita hanya mendengar, melihat dan membaca soal Mafia Hukum dan Pajak, soal ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil, soal bagai mana hukum yang dimainkan oleh mereka yang berkuasa dan beruang, betapa sulit nya rakyat kecil untuk mendapat kepastian dan keadilan hukum. Aparat penegak hukum sangat mudah di suap sementara yang bersih di ancam bahkan bisa lenyap dari Republik ini, sementara yang korup sering terlindungi bahkan tak terjangkau oleh Dewi keadilan.

Benarkah Bangsa ini, Bangsa yang gagal ? setidak nya itulah gambaran yang terlukis saat ini, bagai sebuah kapal yang rapuh, di jejali oleh muatan yang melebihi kafasitasnya, muatan yang beragam yang menyesaki sang kapal rapuh sedang berlayar di samudra yang ganas...! apakah sang Nakhoda mampu menyelamatkan kapal nya yang dijejali muatan yang melebihi kapasitasnya, sedangkan para anak buah kapal banyak yang tidak mengerti intruksi atau perintah dari sang Nakhoda, bahkan banyak yang sudah mabuk di landa terjangan ombak yang menerpa dahsyat, sedangkan pulau tujuan masih jauh dari jangkauan.

66 (Enam puluh enam ) tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 agustus 1945 oleh sang Dwi tunggal Sukarno – Hatta, ribuan nyawa telah melayang, darah dan air mata telah tertumpah mengenangi Nusantara tercinta, Indonesia ku, Indonesia mu, atau Indonesia mereka, para pencoleng uang Negara dan uang rakyat, para pedagang keadilan yang memperjual belikan perkara dalam pengadilan hitam, masih kah mereka mempunyai E t I k a dan kehormatan ? atau Etika Publik ! (pandangan masyarakat) yang menjadi kebenaran di tanah air ini.

66 (Enam puluh enam) tahun bukanlah waktu yang singkat, apakah para pemimpin di Republik ini telah mampu mewujudkan cita cita Proklamasi 1945 ? jawabnya jelas tidak ! kenapa ? karena banyak pemimpin di negeri ini yang menganut “konflik kepentingan” yang begitu kental dan tanpa etika. Etika itu barang yang jarang di sebut, lalu ketika ada yang berusaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan mahluk itu di sebut manusia aneh, Na Uju Billahi Bin Zhalik.

Di sini penulis bukan bermaksud mendramatisir permasalahan konflik yang terjadi di Tanah air Ini, tapi penulis hanya menyampaikan E t I k a publik yang saat ini menggelinding bagai bola salju yang siap melanda dan melindas para mereka yang tidak konsisten dalam menjawab pengejatawahan proses demokrasi dan keadilan di Negri ter cinta ini.

Seumpama kesejahtraan dan keadilan adalah sebuah taman bunga yang bisa dirusak dan dihancur binasakan, namun percayalah musim bunga (keadilan) tak akan pernah berakhir, satu taman bunga bisa diremuk redamkan, namun seribu taman bunga (taman keadilan) akan tumbuh semerbak seiring jalannya waktu “Etika publik “ bukan retorika, namun iyanya adalah lintasaan sejarah yang akan terus berulang sepanjang waktu.

Sepanjang kezaliman memasung negri ini seribu melati akan tumbuh bagai pelangi memayungi negri ini , Bangkitlah Indonesiaku, Bangkitlah Bangsaku, mari mengawal Nusantara dalam era keterbukaan dan tranparansi, yakin lah jangan apatis, karena kita Bangsa yang besar dan ber martabat.

Hakku, Hakmu, Hak kita semua ! Hak Anak Bangsa, Tanahku, Tanahmu, Tanah kita semua ! Air ku, Air mu, Air kita semua ! namun Zalimnya bukan Zalim kita. Nazarudin sang kantong uang berdendang ria, nada dan syairnya menguncang jiwa, namun semua ini akan sirna, seperti kasus BLBI dll yang tak pernah usai, bagai sebuah Sinetron, yang Tuhan nya adalah skenario yang di atur sang Sutradara.

Arti Dan Makna Lambang Daerah Kabupaten Nias Selatan

Oleh : Sadari Halawa, Wartawan SKI Cakra Kab. Nisel

Setiap Kabupaten atau Daerah memilki Lambang sebagai simbol yang sangat berharga dan tanda –tanda Daerah itu sesuai Kultur Budaya serta Adat-Istiadat Daerah Masing-Masing. Tak ketinggalan juga Kabupaten NIas Selatan yang sudah 8 Tahun di mekarkan tepatnya Tanggal 28-Juli Tahun 2003 bersamaan dengan Kabupaten Pakpak Barat dan Humbang Hasundutan juga memilki Lambang Daerah di mana mempunyai arti dan makna tersendiri dalam kehidupan bernegara.

Lambang Daerah Nias Selatan itu di tetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nisel Nomor 02 Tahun 2006. Arti dan makna Lambang Daerah Nias Selatan itu akan di uraikan oleh penulis sebagai berikut : Pertama, KALABUBU adalah, kalung yang biasa di pakai laki-laki pada upacara Adat. Lambang itu juga merupakan lambang kemenangan, keheroikan dan kesatria. KALABUBU juga merupakan simbol Mikro Kosmos, kebulatan tekad dalam mempersatukan serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, tulisan Nias selatan yang berada di lingkaran KALABUBU, mengartikan sebagai identitas sebagai Daerah otonom yang berada dalam rangka Negara Kesatuan republic Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah itu, pada lambang Daerah Nisel itu, ada HOMBO BATU (Susunan Batu) berjumlah 28. Itu melambangkan tentang tanggal pengesahan Kabupaten Nisel sebagai Daerah otonom baru di Daerah Propinsi sumatera Utara. Sementara, arti Tingkatan batu (HOMBO BATU) yang jumlahnya Tujuh, itu melambangkan sebagai Bulan Juli saat Pengesahan Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, ada juga segitiga berantai di atas SIKHÖLI NI’OWÖLI- WÖLI berjumlah Dua Puluh dan terdapat juga bulatan NOL (O) dalam segitiga itu dengan Kerucut sebanyak Tiga Buah yang melambangkan sebagai Tahun Pengesahan Kabupaten Nias selatan pada Tahun 2003.

Berikutnya adalah, KAPAS yang berjumlah Tujuh Belas yang kaitannya berbentuk Rantai di bawah SIKHÖLI NI’OWÖLI- WÖLI berjumlah Delapan dan PADI berjumlah Empat Puluh Lima, melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (17-8-1945). Sedangkan Lambang tentang Orang yang sedang Melompat Batu merupakan sebagai Ketangkasan, Ketangguhan dan Patriotisme. Lambang Pelompat Batu itu juga merupakan simbol Masyarakat Nias Selatan yang sedang berjuang untuk membuat lompat-lompatan dalam mengejar ketertinggalan sehingga mampu mensejajarkan Diri dengan Daerah Lainnya. SIKHÖLI NI’OWÖLI-WÖLI Dalam struktur bangunan Tradisional Nias selatan berfungsi sebagai dasar bangunan. Sedangkan NI’OWÖLI-WÖLI mempunyai Makna atau arti yakni Keindahan. Tulisan FURAI di gali dari Falsafah Budaya Nias Selatan dan juga merupakan Motto abadi Nias Selatan. FURAI juga, memilki arti dalam bahasa Nias yaitu, ROROGÖ, HOFI, AMONI’Ö, FAJAWA, TUWUNI dan AMÖLISI. Artinya dalam Bahasa Indonesia yakni, ajakan untuk Menjaga, Memelihara dan Menjunjung Tinggi Nilai dan Martabat. Dan terakhir adalah, Bagian Luar Segi lima melambangkan PANCASILA ( Lima Dasar). Demikian arti dan Makna Lambang Daerah Nias selatan yang di paparkan oleh Penulis.

Baca Selengkapnya......

EDISI I AGUSTUS 2011 HALAMAN MANDUAMAS

Bendungan Tumba Julu Manduamas Ambruk,

Warga Setempat :

Pemkab Tapteng Belum Serius Tangani Pembangunan Bendungan

MANDUAMAS, CAKRA
Bendungan yang terletak di desa Tumba Julu Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah sebenarnya sudah lama ambruk, ambruk atau jebolnya bendungan dimaksud kuat dugaan karena dikerjakan pihak rekanan/kontraktor dengan sistem asal jadi sehingga tidak cukup kuat untuk mampu bertahan lama.

Ambruknya bendungan tersebut menuai protes tajam dari warga sekitar. Pasalnya, bendungan (dam) yang selama ini diharapkan masyarakat setempat sebagai sentral pembagian debit air kelahan persawahan milik masyarakat itu kini tidak bisa difungsikan lagi, akibatnya, masyarakat setempat yang ekonominya lemah menjerit akibat tekanan ekonomi dan mahalnya harga beras dipekan saat ini.

Masyarakat yang khususnya petani di dua desa yaitu Palombang Desa Tumba Jae dan Desa Tumba Julu Kecamatan Manduamas merasa resah karna tidak bisa mengelola lahan persawahan milik mereka. Warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani jumlahnya cukup banyak di dua desa tersebut, dan lahan yang tergantung pada bendungan rusak itu sebanyak 250 Ha.

Bendungan yang rusak tentu saja membuat lahan persawahan milik masyarakat setempat sudah satu tahun ini kekeringan, karena tidak mendapatkan debit air akibat dari ambruknya bendungan dimaksud. Keresahan masyarakat semakin bertambah karena sampai saat ini kondisi bendungan yang telah tumbang itu masih begitu begitu saja, belum ada sinyal terhadap perbaikan dan pembangunan bendungan yang dilakukan Pemkab Tapteng, padahal itu sangat diperlukan guna mencegah penderitaan petani yang bisa jadi akan berkepanjangan. Demikian disampaikan beberapa warga Desa Tumba Julu Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah bermarga Sihotang (35) dan Bermarga Situmorang (41) kepada SKI CAKRA pekan lalu.

Dikatakan keduanya, sebenarnya kondisi bendungan (dam) yang sudah ambruk sekitar satu tahun lebih di desa mereka sudah diketahui oleh pejabat berwenang, bahkan saat keadaan fisiknya masih dalam kondisi rusak parah telah pernah dilakukan peninjauan secara langsung dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun, hingga saat ini perbaikan dan pembangunan bendungan yang sudah tumbang itu belum ada tanda-tanda akan dilakukan. Pihak Pemkab Tapteng hingga kini belum mengambil langkah dan inisiatif terhadap penanganan masalah bendungan ini, padahal hal tersebut harusnya wajib mendapat perhatian serius. Jika perbaikan bendungan tidak juga dilakukan dalam waktu dekat akan mengancam lahan persawahan milik masyarakat yang luasnya mencapai 250 Hektare (Ha) lebih. Lahan tersebut saat ini telah mengalami kekeringan global yang meliputi dua desa yaitu Desa Tumba Julu dan Desa Tumba Jae Kecamatan Manduamas, dan apabila pembiaran tetap berlangsung, dipastikan lahan tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi akan berubah fungsi menjadi tanah daratan

“Ditahun ini masyarakat telah mengalami gagal panen karna lahan masyarakat sudah kekeringan. jika hal ini dibiarkan tanpa ada penanganan serius dari Pemkab Tapteng, maka masyarakat akan tertimpa penderitaan berkepanjangan. jika tidak secepatnya dilakukan perbaikan bendungan maka ditahun mendatang masyarakat juga akan terancam untuk bercocok tanam”. Keluhnya keduanya.

Hal senada juga dikatakan warga lainnya bermarga Hasugian (62), bermarga siringo-ringo (37) dan bermarga mahulae (45) yang juga merupakan warga Desa Tumba Julu. Warga ini menuturkan, bendungan (dam) yang sudah jebol berakibat fatal kepada masyarakat petani, menurunkan hasil panen warga. Bahkan sebagaian lahan persawahan milik warga karna sudah lama tidak dialiri air dari bendungan tersebut berubah menjadi tanah daratan. namun masyarakat juga yang mayoritas sebagai petani terpaksa mengalihkan status dari tanaman padi menjadi tanaman-tanaman palawija seperti, Jagung, Kacang, Cabe dain lainnya lagi, hal itu dilakukan untuk bisa mempergunakan tanah tersebut sebagai upaya menyambung hidup masyarakat setiap harinya menunggu adanya uluran tangan dari Pemkab Tapteng menangani pembangunan bendungan yang sudah jebol di desa tumba julu, papar mereka mengahiri. (CM.01)

Menyambut HUT kemerdekaan RI Ke-66,

Paskibra Kecamatan Sirandorung Tahap Persiapan

SIRANDORUNG, CAKRA
Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, Soekarno menyebutnya JAS MERAH (Jangan Lupakan Sejarah). Dan tentu saja, peringatan HUT RI adalah salah satu agenda besar yang tak bisa luput dari derap langkah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Disemua wilayah, dari kota hingga desa sudah mulai melakukan persiapan persiapan untuk menyambut hari Istimewa itu, dan tahun 2011 ini merupakan kali ke 66 bagi masyarakat se nusantara untuk merayakannya. Tak terkecuali Kecamatan Sirandorung, sudah banyak persiapan yang dilakukan di Kecamatan ini, terutama pelaksana pokok yang menjadi pusat perhatian di puncak acara detik detik proklamasi, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau yang lebih dikenal dengan Paskibraka.

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) untuk pelaksana upacara di Kecamatan Sirandorung sudah terdata sesuai kebutuhan yang ada. Anggota Paskibra ini berasal dari berbagai sekolah Tingkat SLTA sederajat Se-kecamatan Sirandorung. Mereka yang terpilih lewat seleksi tingkat kecamatan saat ini sudah masuk dalam tahap latihan, ini diperlukan agar pada pelaksanaan nanti, selain dijamin meriah, para petugas upacara betul betul rapi dan indah dipandang mata. Dengan begitu, 17 Agustus 2011 mendatang akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi semua warga.

Pelatih Paskibra tingkat Kecamatan Sirandorung berasal dari satuan TNI/POLRI yakni Brigadir. M. Safi’I didampingi Serma Santoso. Kepada SKI CAKRA duet pelatih ini mengatakan Latihan Paskibra start sejak senin 18 Juli 2011 lalu dilapangan SMAN 1 Sirandorung dan akan kembali dilanjutkan sampai ke lapangan Darma Satya di komplek Kantor Camat Sirandorung. Menurut keduanya, latihan Paskibra harus dilaksanakan secara maksimal agar pada saat pelaksanaan nantinya berjalan lancar dan sempurna.

Camat Sirandorung melalui Sekcam Antonius Hutagalung saat ditemui di ruangannya menuturkan, menjelang HUT kemerdekaan RI yang ke-66 khususnya di Kecamatan Sirandorung saat ini masih dalam tahap persiapan, itu semuanya berjalan melalui kebersamaan semua pihak dan juga elemen masyarakat untuk memperingati dan memeriahkan 66 Tahun Indonesia Merdeka yang akan akan dilaksanakan secara nasioanal pada tanggal 17 Agusutus 2011 mendatang. (Sahat Tumanggor)

PENGANGKUT TBS DAN CPO PT. NAULI SAWIT

BIANG KERUSAKAN JALAN RAYA BAJAMAS

SIRANDORUNG, CAKRA
Mobil tronton pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang setiap hari lalulalang tepatnya di jalan transmigrasi Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung Tapanuli Tengah (tapteng) mengakibatkan kondisi badan jalan terlihat kian rusak parah dan aspal badan jalan yang menempel sudah tidak terlihat lagi menempel dibadan jalan. sehingga badan jalan saat ini kupak kapik dimana-mana terlihat batu kerikil berserakan. karna seringnya dilintasi mobil tronton pengangkut Cruit Palm Oil (CPO) dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) Milik PT. Nauli Sawit kebun Sirandorung yang memiliki muatan 25 ton hingga sampai dengan 30 ton. sehingga kondisi badan jalan kabupaten tapanuli tengah (tapteng) rusak parah.

Alhasil, Armada pengangkut buah yang setiap harinya lalulalang mulai melintasi dari dusun pasar kamis desa simpang tiga lae bingke menuju kelurahan bajamas kecamatan sirandorung kurang lebih sepanjang 3 km rusak parah. disebabkan kapasitas muatan mobil tromtom pengangkut buah itu mengakibatkan dampak badan jalan terlihat hancur-hancuran. dimana-mana berlobang-lobang.

Menurut keterangan masyarakat setempat yang bermukim di dusun Satu Pemukiman (SP-3) kelurahan bajamas kecamatan sirandorung Tapanuli Tengah kepada SKI CAKRA pekan lalu mengatakan, rusaknya badan jalan dikelurahan bajamas merupakan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diduga “tutup mata” terhadap kerusakan badan jalan yang saat ini sudan rusak parah sehingga berdampak kepada masyarakat setempat.

“Hal ini merupakan salah satu bukti yang dipertontonkan Dinas Perhubungan tapteng kepada masyarakat karna di nilai tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan mengabaikan kepentingan keluhan masyarakat tentang tingkat kerusakan badan jalan yang selama ini dilalui kenderaan armada pengangkut CPO dari badan jalan kelurahan bajamas.
Selanjutnya dikatakan warga setempat, Dinas Perhubungan pemkab tapteng harus bertindak melakukan razia penertiban terhadap mobil yang bermuatan melebihi tonase yang lalulalang dari badan jalan tersebut.apabila perlu menindak sipengusaha guna terlibat dala akses pembangunan badan jalan yang saat ini rusah berat.

Beberapa Supir Mobil Penumpang (Mopen) bermarga Sihotang (29), Bermarga Tumanggor (26) dan bermarga Marbun (37) kepada SKI CAKRA Kamis (28/7) mengaku, melihat kondisi badan jalan yang sudah rusak parah disebabkan dilintasi mobil tronton yang setiap hari lalulalang dibadan jalan transmigrasi yang memiliki daya angkut melebihi tonase badan jalan. sehingga tingkat kerusakan badan jalan saat ini sangat berdampak positif terhadap pengguna badan jalan yang hanya mengelakkan lobang-lobang ekstra sakit pinggang.

Parahnya lagi, lanjutnya, pada saat musim kemarau terjadi.sejumlah mobil tronton pengangkut buah yang setiap hari lalu lalang melintasi badan jalan dikelurahan bajamas kecamatan sirandorung sangat meresahkan warga dan menimbulkan debu-debu yang beterbangan kerumah penduduk.sehingga warga setempat yang selama ini menghirup udara segar dikediamannya. kini telah berubah menghirup udara kotor.maka apabila dibiarkan tanpa ada tindakan dari pemkab tapteng. maka kondisi kesehatan masyarakat setempat sangat terngganggu disebabkan polusi udara yang menimbulkan debu-debu kotor bisa berakibat menimbulkan sesak napas (Asma), batuk-batuk dan penyakit diare terhadap anak-anak mereka.

Maka masyarakat setempat mengharapkan agar pemkab tapteng melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tapteng dan Polisi Lalulintas (Polantas) Polres tapteng agar menindak tegas sipemilik kenderaan dan sekaligus menertibkan kenderaan yang tidak layak lalu lalang dibadan jalan khususnya armada yang memiliki daya angkut melebihi tonase badan jalan. (CM.01)

Menjelang Bulan Puasa,

Tempat Prostitusi Sirandorung Segera Ditutup.

SIRANDORUNG, CAKRA
Ibadah puasa adalah ibadah setahun sekali yang dijalankan oleh umat Islam diseluruh dunia. Ibadah yang hanya satu kali setahun ini tentu saja memiliki arti penting bagi para pemeluknya, sehingga bukan saja bagaimana menjalankannya dengan baik dan sempurna, tapi agar lebih menjamin berjalannya ibadah sesuai tuntunan agama, maka perlu melakukan pembersihan diri dan lingkungan pada waktu bulan dimaksud datang

Sebagai bentuk nyata dari upaya membuat bulan ramadhan benar benar menjadi bulan penuh rahmat dan barokah, maka akan banyak pendapat yang mengatakan agar tempat tempat yang melanggar anjuran agama seperti lokasi prostitusi ditutup dan ditertibkan sesegera mungkin oleh aparat pemerintahan.

Kondisi yang seperti itu ada di di Satu Pemukiman (SP-II) Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Tapanuli Tengah. Lokasi mesum yang satu ini oleh masyarakat setempat diminta agar secepatnya ditutup pihak pemerintah guna mengantisipasi dan saling menjaga keharmonisan, menghormati antar sesama umat manusia. Sehingga pelaksanaan ibadah puasa khususnya bagi umat muslim yang ada dikecamatan Sirandorung berjalan kondusif.

Warga dusun Satu Pemukiman (SP-II) Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung meminta agar tempat-tempat maksiat secepatnya ditutup. karna bisa saja berdampak negatif dan merusak kerukunan dan keharmonisan keluarga masyarakat. Sehingga sangat lazim pemerintah melalui Sat-Pol PP secepatnya menertibkan, dan apabila perlu sekaligus menutup lokasilisasi bisnis esek-esek yang kian menjamur di wilayah kecamatan Sirandorung.

Karna sejak adanya lokalisasi yang biasa disebut-sebut “Kampung Baru” sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.disebabkan dentuman sound system suara musik dari tempat prostitusi tersebut yang tidak mengenal siang maupun pada malam harinya selalu terdengar dan terngiang di telinga masyarakat.akibatnya. masyarakat setempat dibuat makin resah.

Beberapa Ibu Rumah Tangga (IRT) yang namanya tidak mau dikorankan kepada SKI CAKRA kamis (28/7) sekira pukul.15.35 wib mengaku keberadaan tempat maksiat tersebut yang sampai saat ini masih dibuka sangat meresahkan masyarakat, bahkan para Ibu Rumah Tangga (IRT) merasa was-was dan takut akan suaminya terjebak dilembah hitam yang bisa merongrong dan menghancurkan keharmonisan kehidupan Rumah Tangga (RT) karena kerap terjadi perdebatan dan perseteruan antar sesama keluarga.

“Keberadaan tempat maksiat yang ada di kecamatan sirandorung diharapkan secepatnya ditutup guna mengantisipasi kurangnya keharmonisan antar keluarga dalam rumah tangga. bahkan sering muncul kecurigaan berlebihan yang mengakibatkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga masyarakat.maka sangat diharapkan.agar pihak yang berkompeten mampu menutup lokalisasi yang ada dikecamatan sirandorung demi menunjang kesejahteraan masyarakat setempat”. Kata Ibu ibu tersebut menuturkan. (CM.01)

Baca Selengkapnya......

EDISI I AGUSTUS 2011 HALAMAN GUNUNG SITOLI

ATASI SAMPAH, BAIKNYA PEMERINTAH BUAT PERDA

GUNUNGSITOLI, Cakra
Ketua Pengadilan Negri Gunungsitoli, Edison SH kepada wartawan mengatakan, baiknya pemerintah Kota Gunungsitoli membentuk sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah. Sehingga dengan adanya Perda, masyarakat yang membuang sampah sembarangan dapat dikenai denda atau dihukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pengadilan usai mengikuti acara senam masal dan gerak jalan santai yang di Koordinator oleh Kodim 0213 Nias, di Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli, yang terletak di jalan Gomo, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli,

Menurut Edison, masalah yang paling utama di Kota Gunungsitoli adalah masalah sampah, dimana disetiap sudut Kota Gunungsitoli, kita melihat sampah menumpuk dan berserakan dimana-mana dan tidak dapat teratasi.

“Ini disebabkan oleh Bupati lama, Binahati B.Baeha, hanya memberikan Mobil sampah yang sudah tidak layak jalan kepada Kota Gunungsitoli saat baru terbentuk, sehingga Wali Kota Gunungsitoli menjadi kelabakan”, ujarnya.

Namun sangat disayangkan, ketika ada pengadaan mobil di Kota Gunungsitoli, malah yang didahulukan adalah Mobil SKPD, bukan mobil sampah. “ Dahulu pak Wali Kota pernah mengatakan, ia akan lebih mendahulukan Mobil Sampah, namun kenyataannya lain, sehingga kini Kota Gunungsitoli terlihat lebih Kotor dan kurang indah”, ucapnya.

Menanggapi tentang masalah tersebut, Ketua Pengadilan berharap pemerintah Kota Gunungsitoli dapat membuat Perda tentang sampah. Dengan adanya Perda tentang sampah, maka masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau bukan pada tempatnya, dapat dikenakan sanksi dihukum 3 bulan penjara, atau pun denda sampai Rp.5 Juta.

Lebih lanjut Ketua Pengadilan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah atau kulit Durian sembarangan, seharusnya masyarakat sudah mulai sadar jika bersih itu sehat, himbau Edison.

Kabid Kebersihan, Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli, Dang Rumandung Chaniago yang dihubungi SKI, mengatakan tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi masalah sampah yang menumpuk di Kota Gunungsitoli. “Armada sampah kita tidak mencukupi, sedangkan pengadaan mobil sampah yang telah ditenderkan, baru tiba pada bulan Agustus ini”jelasnya (LBS)

PT. PLN CABANG NIAS BERIKAN PELAYANAN TERBAIK

Nias, Cakra
Demi meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan,kemarin minggu malam (24/07) PT.PLN Cabang Nias mengganti trofo yang meledak di Desa Tulumbaho Kecamatan Gido, diduga akibat kelebihan beban Trafo tersebut sempat mengeluarkan percikan api, meledaknya trafo tersebut mengakibatkan aliran listrik di beberapa rumah penduduk di Desa Tuhumbaho terputus.

Salah seorang warga desa Tulumbaho Aman Zai kepada wartawan mengatakan trafo tersebut meledak sekitar pukul 17.00 wib dan sempat membuat penduduk desa jadi panik dan merasa ketakutan sesaat setelah trafo meledak,kami langsung keluar rumah dikarenakan khawatir terjadi kebakaran ujar Zai

Warga yang berada di sekitar tiang trafo yang meledak berinisiatif untuk memetikan sekring meteran listrik ,hal ini dilakukan warga untuk mencegah terjadinya kebakaran ,kemudian wargamenghubungi petugas PT PLN yang berada di pos jaga kecamatan Gido .

Menurut salah seorang warga kejadian meledak nya trafo di Desa ini baru pertama kalinya,sebelumnya memang sering putus tapi tak pernah lama itu pun kalau pas hujan dan angin kencang

Manajer PT PLN Cabang Nias Ayyanes S.Girsang bersama dengan Kabag Tata usaha dilokasi meledak nya trafo mrngatakan meledak nya trafo ini dikarenakan kelebihan beban pada daya pemakaian sedangkan kafasitas trafo Cuma 16 KVA kata ayyanes

Menajer PLN Cabang Nias menambahkan makanya saya langsung turun ke lokasi karena mendengar laporan dari masyarakat Desa Tulumbaho melalui handy talkie yang di tujukan kepada anggota saya yang berada di pos jaga kecamatan Gido,mendengar berita tersebut manajer Cabang turut andil dan langsung memerintah kan personil PLN Cabang Nias dan Ranting Gunungsitoli yang piket jaga pada malam itu untuk segera menuju lokasi guna mengganti trafo yang meledak tersebut dengan trafo yang baru.

Trafo yang lama kapasitas yang bisa di tampung hanya 16 KVA karena trafo yang lama sudah meledak ,maka trafonya kita ganti dengan yang baru dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 25 KVA tambah Ayyanes.

Pantauan wartawan dilokasi meledak nya trafo petugas dari PT PLN cabang Nias dan Ranting Gunungsitoli berhasil mengganti trafo tersebut dan selesai mengerjakannya tepat pukul 02.00 dini hari senin (25/07) (LBS)

Baca Selengkapnya......

EDISI I AGUSTUS 2011 HALAMAN NIAS SELATAN

MUSDA II KNPI NIAS SELATAN

Bupati : Harus menghasilkan pemimpin yang memberi kontribusi dan solusi positif kepada Daerah

Nias Selatan, Cakra
Bupati Nias Selatan Drs. Idealisman Dachi membuka secara resmi Musyawarah ke II DPD KNPI Kabupaten Nias selatan di tandai dengan pemukulan Gong berlangsung di Defnas Hall Jln. Nari-Nari Telukdalam, Rabu, (27/07).

Bupati Drs. Idealisman Dachi pada sambutannya mengungkapkan, atas nama pemerintah Daerah Nisel mengucapkan selamat dan sukses pelaksanan Musda KNPI Ke II Kab. Nisel. Bupati mengatakan, Pemuda mempunyai makna yang luar biasa. Pasalnya, Pemuda adalah generasi penerus cita-cita Bangsa dan Negara. “ maka untuk itu, Pemuda Nisel juga harus memberi kontribusi positif di tengah-tengah Masyarakat. Tidak hanya kontribusi namun solusi juga harus di beri oleh Pemuda baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat Nisel,” Ujarnya.

Dengan di gelarnya Musda KNPI Ke II itu, Bupati Nisel berharap agar pelaksanaan Musda itu nantinya, menghasilkan pemimpin yang memberi kontribusi dan solusi positif kepada Daerah. “ Pemimpin yang di hasilkan pada Musda itu harus Pemimpin yang memberi kontribusi dan mendukung program Pemerintah Daerah. Apalagi saat ini, Pemerintah Daerah Nisel telah melakukan program Gratis biaya Pendidikan bagi Sisiwa-Siswi hingga ke Perguruan Tinggi. Program Pembebasan Biaya Dasar kesehatan juga telah di lakukan oleh Pemerintah Daerah Nisel. Maka, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Nisel itu, di harapkan supaya mampu memberi Pikiran positif kepada Pemerintah Daerah dan terlebih kepada Masyarakat Nisel serta bisa mendukung setiap program Pemerintah Daerah yang tujuan mensejahterahkan Masyarakat Nisel,” Pintanya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Propinsi Sumatera Utara H.A. Yasir Ridho Lubis menyatakan, Musda KNPI ke II Nisel ini merupakan hasil pertemuan Antara Pengurus KNPI Prop.Sumut dengan Bung Drs. Hukuasa Ndruru yang juga sebagai Pengurus DPD KNPI Propsu. “Karena dorongan dari Abangnda Hukuasa Ndrurulah akhirnya Pelaksanaan Musda Ke II KNPI Nisel ini bisa di gelar,” Akunya.

Untuk itu, Yasir Ridho mengharapkan agar siapa pun yang terpilih menjadi Ketua DPD KNPI Nisel itu Nantinya mampu menjadi perekat di tengah-tengah Masyarakat serta menjadi pelaku pembangunan sekaligus menjadi Garda terdepan dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Nisel.

“Program Pemerintah Daerah tentang Gratisnya Pendidikan dan gratisnya pelayanan dasar kesehatan harus di dukung oleh semua Komponen Pemuda. Karena hal itu sebuah prestaasi yang spektakuler yang di hasilkan oleh ke dua Pemimpin Daerah Nisel yang enerjik itu. Maka, sebab itu di minta supaya Ketua DPD KNPI Nisel yang terpilih nantinya mampu melahirkan program-program kerja positif serta mendukung program –program Pemerintah Daerah,” harapnya.

Hadir Saat itu, Bupati Drs. Idealisman Dachi dan Nyonya, Ketua DPRD Nisel Efendi, Wakapolres Kompol Junaidy, SH, Ketua DPD KNPI Propsu H.A. Yasir Ridho Lubis, Ketua Carateker juga Sebagai Wakil Bupati Nisel Drs. Hukuasa Ndruru, Sekretaris Panitia Musda Erwinus Laia, S.Sos, Sejumlah SKPD, Ketua OKP dan Para Undangan lainnya. ( NS-01)

PERINGATAN HUT KE 8

KABUPATEN NIAS SELATAN

Nias Selatan, Cakra
Hari Ulang Tahun (HUT) ke 8 Kabupaten Nias Selatan di peringati melalui Upacara, bertindak sebagai Inspektur upacara Bupati Drs. Idealisman Dachi dan Komandan Upacara Monasduk Duha, SE berlangusung Di Lapangan Orurusa Telukdalam, Kamis, (28/07).

Bupati Drs. Idealisman Dachi dalam sambutannya mengatakan, peringatan hari jadi Ke 8 Kab. Nisel ini di dasari pada UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nisel, Pakpak Barat dan Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara di mana peresmiannya di lakukan pada Tanggal 28-Juli di Medan oleh Mendagri. “ selanjutnya, oleh DPRD Nisel menetapkan Hari Jadi Kabupaten itu menjadi Peraturan Daerah Nisel Nomor 12 Tahun 2011,” Katanya.

Sejak Nias selatan di resmikan menjadi satu Kabupaten Ungkapnya, baru kali ini di laksanakan Peringatan Hari jadi walaupun secara sederhana dan penuh hikmat. “ dengan itu, Kami memilih Thema yakni, “ Perubahan Tiada Henti, Nias Selatan Menuju Sejahtera”. Sedangkan Sub Thema yaitu, dengan semangat peringatan Hari jadi Kabupaten Nias selatan ke 8 Tanggal 28-juli-2011, Kita wujudkan Masyarakat yang cerdas, sehat , Berani serta bebas KKN,” Jelasnya.

Menurutnya, pemilihan Thema dan Sub thema tersebut karena sejalan dengan Visi-Misi Mereka yang disampaikan saat Kampanye Pilkada Tahun lalu. “ implementasinya yaitu, Kami mulai dengan lahirnya Perda Nisel Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi siswa/I hingga perguruan tinggi serta lahirnya Perda Nisel Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya pelayanan dasar kesehatan Masyarakat. Kedua Perda itu, lahir atas kerjasama yang baik antara DPRD Nisel dengan Pemerintah Daerah Nisel,” Pungkasnya. Pada kesempatan itu juga, Bupati mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD yang terhormat itu.

Selain itu, untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Nisel secara berkelanjutan sambungnya, di butuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh Masyarakat. Oleh sebab itu, Bupati menyampaikan beberapa harapan yakni, mengajak seluruh Masyarakat Nisel memperkokoh persatuan dan kesatuan di bawah bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orang nomor satu di Daerah Nisel itu juga mengajak untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi terselenggaranya kelancaran pembangunan daerah sembari meminta agar kebersihan Kota telukdalam sebagai Daerah Ibu Kota Kabupaten terus di tingkatkan. Dengan adanya pembebasan Biaya Pendidikan, Dia juga mengajak Sekolah-Sekolah maupun Perguruan Tinggi supaya meningkatkan mutu pendidikan menuju Masyarakat yang cerdas seraya juga mengharapkan agar Aparatur Pemerintah terus meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat.

Hadir saat itu, Bupati Nisel Drs. Idealisman Dachi, Wakil Bupati Drs. Hukuasa Ndruru, Wakapolres Nisel Kompol Junaidy, SH serta sejumlah Unsur Muspida Plus, Sekda Nisel, Solistis P.O. Dakhi, SH,M.Hum, Para Tokoh Pejuang Pemekaran, Danramil Telukdalam, Kapten O. Zebua, Para Pimpinan SKPD di Lingkup setdakab. Nisel, Unsur Panitia HUT Jadi Kabupaten Nisel, Siado Zai, SE dan Drs. Samolala Lase, Tokoh Masyarakat, Agama, Ketua Partai Politik, OKP, Pers dan Para undangan Lainnya. Sementara, peserta Upacara terdiri dari Pelajar dari SMP Dan SMA, Para Kepala Desa serta PNS dan TNI/Polri. (NS-01)

ATASE PERTAHANAN AUSTRALIA TEMUI WABUP NIAS SELATAN

Nias Selatan, Cakra :
Wakil Bupati Nias Selatan Drs. Hukuasa Ndruru menerima kunjungan Atase Pertahanan Australia Captain (N) Katja Bizilj di Ruang kerjanya, Rabu, (26/07). Wakil Bupati Drs. Hukuasa Ndruru Di ruang kerjanya di dampingi Oleh sekda Solistis P.O. Dachi, SH.M.Hum, Wakapolres Kompol junaidy, SH, Kadis Kesehatan Foluaha Lazira, SKM, Kadis Pendidikan Dra. Magdalena Bago, S.Pd, MM, MBA, Kaban BPBD Dr. Heny Duha sangat menyambut baik kunjungan Atase Pertahanan Australia itu terlihat pertemuan itu penuh rasa keakraban kendati pertemuan itu, tidak begitu lama.

Atase Pertahanan Australia Captain (N) Katja Bizilj kepada Wakil Bupati Nisel mengungkapkan, tujuan kedatangan Mereka itu yakni meninjau Monemun tempat jatuhnya Pesawat Australia Di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya, saat melakukan kegiatan kemanusiaan Pasca gempa Bumi yang melanda Daerah Kepulauan Nias beberapa tahun lalu. Dia juga menyebutkan bahwa Negaranya tidak akan jenuh memperhatikan Daerah Nisel khususnya Daerah Amndraya sebagai lokasi jatuhnya Pesawat Australia saat melakukan kegiatan kemanusiaan. Buktinya, Negara Australia melalui NGO telah banyak memberi bantuan kepada Daerah Nisel. Seperti contoh, Sejumlah Gedung Kantor camat telah di bangun Oleh Negara Australia. Usai pertemuan itu, Captain Katja Bizilj di Dampingi Danlanal Sibolga Letkol (L) Riduan Purnomo, ST, MM serta Pasi. OPS. Lanal Sibolga Kapten (L) Akbar Faisal Harahap akan melanjutkan perjalanannya menuju Lokasi Jatuhnya Pesawat Australia di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya. Penyambutan Atase Pertahanan Australia itu juga di lakukan dengan pengalungan bunga oleh Siswa-Siswi SMK Pelayaran Nusantara terpadu. (NS-01)

ISMAEL DACHI TERPILIH JADI KETUA DPD KNPI NISEL

Nias Selatan, Cakra
Mantan Ketua Panwaslukada Nias Selatan Ismael Dachi, SE terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2014. Pemilihan di lakukan melalui Musyawarah Daerah (Musda ) ke II DPD KNPI setempat berlangsung di Defnas Hall Jln. Nari-Nari Telukdalam, Rabu, (27/07). Jalannya sidang yang di ketuai Wempy Saragih dari DPD KNPI Provsu semula, berjalan alot. Pasalnya sejumlah peserta Musda mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan tentang syarat atau mekanisme pemilihan Ketua khususnya Peserta dari Pengurus KNPI Tingkat Kecamatan (PK –KNPI). Soalnya, selama ini PK KNPI Kecamatan masih belum terbentuk.

Namun karena adanya kesepakatan dari 12 Organisasi Kepemudaan (OKP) sebagai peserta Musda, akhirnya, Sidang di lanjutkan dengan agenda Pemilihan Ketua. Setelah di beri kesempatan kepada Para Calon Ketua untuk mendaftar namun, hanya satu Orang yang tampil mencalonkan Diri sebagai Ketua yaitu Mantan Ketua Panwaslukada Kabupaten Nisel Ismael Dachi, SE. karena tidak ada Calon lain, maka, secara Aklamsi Ismael Dachi, SE terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Nisel Periode 2011-2014.

Usai Pemilihan Ketua kemudian di bentuk Tim Formatiuor untuk menyusun kepengurusan lain seperti Sekretaris, Bendahara serta seksi-seksi. Dari hasil Tim Formatiour itu, Fan Solidaramn Dachi yang juga sebagai Bendahara Panitia Musda KNPI II di tetapkan sebagai Bendahara DPD KNPI dan Sekretaris adalah Siotaraizokho Gaho dan beberapa Pengurus lainnya. Hadir saat Musda itu, Ketua DPD KNPI Propinsi Sumatera Utara H.A. Yasir Ridho Lubis, Korda KNPI Nias Sumut Drs. Hukuasa Ndruru juga sebagai Wakil Bupati Nias Selatan, Wakil Ketua KNPI Propsu Wempy Saragih, Wakil Ketua Maratua Mora Batubara, Wakil Ketua Joni Koto, Korda Nias/Nisel Halim Loe, Sejumlah Ketua OKP, Aris A. Dachi serta para undangan lainnya.

Pada Malam itu juga Pengurus yang baru terbentuk di lantik Langsung oleh Ketua DPD KNPI Propinsi Sumatera Utara H.A. Yasir Ridho Lubis di tandai dengan penyerahan Pataka kepada Ketua KNPI terpilih Ismael Dachi, SE. (NS-01

Baca Selengkapnya......

EDISI I AGUSTUS 2011 HALAMAN NIAS

KODIM 0213/ NIAS, JALIN SILAHTURAHMI DENGAN MELAKSANAKAN SENAM MASSAL

GUNUNGSITOLI, Cakra
Kodim 0213 Nias, melakukan integrasi guna menjalin hubungan silahturahmi dan keakraban antara sesama instansi di Kota Gunungsitoli, dengan melaksanakan senam massal dan gerak jalan santai di Lapangan Merdeka, yang terletak jalan Gomo, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan melakukan Jum’at bersih dilingkungan Eks Terminal Bus Kota Gunungsitoli, yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli.

Pada acara yang di Koordinator oleh Kodim 0213 Nias tersebut, terlihat hadir Dandim 0213 Nias, Letkol.Rayen Obrsyl, Kapolres Nias, AKBP.Mardiaz Kusin Dwihananto,SH,Mhum, Ketua Pengadilan Negri Gunungsitoli, Edison, SH,serta seluruh jajaran anggota Polres Nias, Kodim 0213 Nias, Ormas dan Lsm di seluruh Kota Gunungsitoli.

Dandim 0213 Nias Letkol.Rayen Obrsyl kepada wartawan mengatakan, tujuan dilakukannya Senam Massal dan gerak jalan santai oleh Kodim 0213 Nias , adalah untuk mengkampanyekan Jum’at bersih kepada masyarakat Kota Gunungsitoli, agar masyarakat tidak membuang sampah disembarang tempat.

Selain itu, untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga dengan melakukan senam bersama dan gerak jalan santai, serta Integrasi dalam menjalin tali silahturahmi antara instansi yang diundang, sehingga timbul keakraban satu sama lainnya.

Dandim 0213 Nias mengatakan, dalam melaksanakan kegiatan, ia melibatkan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias, anggota DPRD Kota Gunungsitoli, seluruh unsur Muspida Kota Gunungsitoli, Ormas, LSM dan masyarakat. Maka dengan adanya kegiatan ini, Dandim 0213 Nias mengharapkan masyarakat Kota Gunungsitoli sadar akan pentingnya kebersihan.

Karena menurutnya, kebersihan adalah sebagian dari pada iman, sehingga dengan adanya lingkungan yang bersih, kita bisa sehat. Kita juga menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dimana saat ini, di Nias lagi musim Durian, sehingga kulit Durian kita lihat ada dimana-mana, khususnya didaerah Pantai, tegas Dandim. (LBS)

RUMAH DINAS KETUA PENGADILAN DIGONDOL MALING

GUNUNGSITOLI, Cakra
Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negri Gunungsitoli, yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, tepatnya depan Kantor Kodim 0213 Nias, atau samping Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negri Gunungsitoli, dimasuki maling, Rabu (27/7/2011).

Ketua Pengadilan Negri Gunungsitoli, Edison SH, yang di jumpai wartawan saat membuat laporan di Mapolres Nias, Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, mengatakan bahwa kerugian yang dialaminya akibat pencurian tersebut adalah berkisar Rp.25 Juta. Dimana barang-barang yang digondol maling, satu unit Laptop, Ipod dan Dompet yang berisi uang.

“ saya baru tahu, kalau rumah saya dimasuki maling pada pukul 06.00 wib pagi, saat jemputan yang mau mengantarkan saya ke Bandara Binaka untuk berangkat ke Medan, telah datang. Tapi anehnya, pintu maupun jendela rumah tidak ada yang dirusak” cerita Ketua Pengadilan.

Iwan salah seorang staff honorer yang tinggal di rumah Ketua Pengadilan, juga mengatakan bahwa sebelum kejadian, Ia bersama Ketua Pengadilan, Selasa (26/7/2011) tepatnya pukul 20.00 wib malam, pergi memancing , dan baru pulang pada pukul 24.00 wib. Sekembali dari memancing, Ketua Pengadilan langsung tidur, karena besok pagi akan berangkat.

Namun paginya saat jemputan tiba, Ketua Pengadilan membereskan semua keperluan yang akan dibawanya, ternyata Dompet, Laptop dan Ipod miliknya sudah tidak ada ditempat, sehingga dia tidak jadi berangkat, dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, kata iwan.

Polisi dari Unit II, Sat Reskrim Polres Nias yang menerima laporan Ketua Pengadilan, langsung turun kelapangan untuk melakukan cek TKP di Rumah Dinas ketua Pengadilan Negri Gunungsitoli, untuk keperluan penyelidikan. (LBS)

Keterangan Photo : Ketua Pengadilan (tengah) saat memberikan penjelasan kepada polisi di TKP (Rumah dinas ketua pengadilan )

MUSCAB PEMUDA PANCASILA IRAMA .K.ZEBUA DAN DARWIS ZENDRATO TERPILIH SEBAGAI KETUA

Gunungsitoli, Cakra
Mantan ketua majelis pimpinan cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Nias Irama Kharisma Zebua terpilih untuk periode yang ke dua namun pada periode ini 2011-2015 sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Gunungsitoli.

Pemilihan Irama K Zebua dilaksanakan secara aklamasi yang dipilih oleh seluruh ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) pemuda pancasila kota Gunungsitoli pada musyawarah cabang yang dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu Gereja Hosiana jalan yossudarso kelurahan Saombo.

Selain itu MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Nias juga melaksanakan pemilihan ketua MPC PP periode 2011-2015 dengan cara voting Darwis Zendrato terpilih sebagai Ketua untuk Kabupaten Nias dengan mendapatkan 6 suara.

Turut hadir dalam acara muscab pp tersebut,Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah PP Sumatera Utara Daruel,Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu,Kasdim 0213 Nias Mayor Inf.Delvi sinaga,Asisten Sekretariat Daerah kota Gunungsitoli Kurnia Zebua,ketua Pemuda Panca Marga,dan seluruh anggota pp Gunungsitoli serta para undangan lainnya.(LBS)

Baca Selengkapnya......